Setelah Bertemu dengan SBY, Prabowo Beri Sinyal akan Menemui Megawati Demi Bangsa

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri.

Prabowo ingin menjaga silaturahmi sekaligus mendengar masukan dari presiden terdahulu.

Capres nomor urut 2 ingin meneruskan kebaikan para Presiden terdahulu, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup.

Pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar memenangi Pilpres 2024.

Hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU, menunjukkan pasangan yang didukung Presiden Joko Widodo ini menang dalam satu putaran.

Berdasarkan data real count Senin (26/2/2024) pukul 10.00 WIB Prabowo-Gibran memperoleh 58,84 suara.

Disusul oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan duet nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, masing masing 24,43 persen dan 16,73 persen.

Teruskan kebaikan mantan presiden

Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta (Pemilih Muda) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Arief Rosyid mengatakan Prabowo telah berkunjung ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas belum lama ini.

Selanjutnya mantan Danjen Kopassus itu akan bertemu dengan Megawati.

"Kan Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo. Dan tentu Pak Prabowo berkali-kali kesempatan menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup," ujar Arief usai acara nonton bareng film di Kuningan City, Jakarta Selatan, Minggu (25/2/2024).

Arief menjelaskan, saat ini presiden yang masih hidup adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, SBY, dan Presiden saat ini Joko Widodo (Jokowi).

Arief menegaskan bahwa Prabowo akan bersilaturahmi dengan para pendahulunya yang juga pernah menjabat presiden.

"Yang masih hidup saya kira ada Pak Jokowi sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY, mungkin juga Bu Mega nanti. Tentu saja Pak Prabowo punya history juga kan sejak 2009," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

"Jadi tentu saja kita berharap Pak Prabowo sebelum menjadi presiden bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan yang ada," imbuhnya.

Sudah bertemu SBY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membenarkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Puri Cikeas, Bogor; Jawa Barat pada Jumat lalu.

Namun, AHY mengaku belum mendapatkan informasi soal isi dari pertemuan SBY dan Prabowo.

“Terus terang saya sendiri belum mendapatkan ceritanya. Jadi, saya setelah ini ingin mendengar juga,” ujar AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta pada 24 Februari 2024.

Hanya saja, dia mengaku senang jika SBY dan Prabowo kerap bertemu.

Menurut AHY, hal itu menunjukkan pada masyarakat bahwa keduanya saling bersahabat.

“Jadi Pak Prabowo dengan niat yang baik ingin mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBY,” katanya.

“Pak SBY juga dengan niat yang baik ingin memberikan masukan dan pengalaman yang mungkin saja bermanfaat,” ujar AHY lagi.

Terakhir, AHY berharap hubungan Prabowo dan SBY bisa diikuti oleh para tokoh bangsa yang lain. Dia menganggap komunikasi antar tokoh politik harus sering dilakukan meskipun tidak selalu dilakukan secara terbuka.

“Tapi benar-benar ada niat baik untuk saling memberikan suport, saya pikir bagus sekali,” kata AHY.

Tunggu sikap Megawati terkait Hak Angket

Hingga saat ini Megawati belum memberikan pernyataan wacana penggelindingan Hak Angket dugaan kecurangan Pemilu. Hak Angket bisa digulirkan melalui fraksi PDIP di DPR. Meski demikian, anggota fraksi tetap menunggu instruksi dari Megawati.

Baca juga: AHY Diangkat Jadi Menteri Jokowi, Pengamat: Tidak Mempan untuk Redam Hak Angket

Seperti diketahui, penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI tengah diupayakan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wacana penggunaan hak angket pertama kali didorong oleh Ganjar Pranowo, yang notabene kader PDI Perjuangan.

Usulan Ganjar ternyata mendapat sambutan positif dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga menghendaki hal yang sama.

Usulan awal Wacana hak angket berawal dari pernyataan Ganjar yang menganggap perlunya penyelidikan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.

Wacana hak angket bahkan sudah dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD pada 15 Februari 2024, atau sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Ganjar mengaku telah mengantongi berbagai bukti adanya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Bukti itu berupa foto, dokumen, dan video yang berasal dari para relawannya.

Baca juga: Pengamat Politik Sebut Jusuf Kalla akan Lobi Megawati Restui PDIP Gulirkan Hak Angket

Atas dasar itu, Ganjar menegaskan bahwa ketelanjangan dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR RI, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," kata Ganjar, Senin (19/2/2024).

 Tetapi, Ganjar menyadari bahwa partai pengusung dan pendukungnya tidak bisa mengajukan hak angket seorang diri di DPR RI. Sebab, di kubunya hanya ada dua partai yang masuk parlemen, yakni PDI-P dan PPP.

Sedangkan Partai Hanura dan Perindo tak masuk. Karena itu, Ganjar membuka pintu komunikasi dengan Koalisi Perubahan, di mana partai pengusung dan pendukungnya semuanya berada di DPR RI, yakni Partai Nasdem, PKS, dan PKB.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar.

TPN Ganjar-Mahfud bahkan telah membentuk tim khusus untuk memperkarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Baca juga: PKS Dukung PDIP Soal Hak Angket, Aboe Bakar: Kalau Lewat MK Masih Ada Paman Gibran

Sementara Anies menyatakan Koalisi Perubahan diklaim siap mendukung wacana hak angket.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Namun demikian, Koalisi Perubahan sejauh ini masih menunggu keseriusan PDI-P atas usulan hak angket. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid menyatakan, untuk merealisasikan wacana tersebut, langkah konkret perlu ditunjukkan fraksi PDIP di DPR RI.

"Kita tunggu tanggal 7 (Maret) nanti. Kita lihat sikap resmi PDI-P terkait angket seperti apa," ujar Hasanuddin di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Dia mengatakan, keseriusan itu diperlukan PKB untuk menentukan apakah bakal memberikan dukungan mendorong hak angket atau tidak.

Baca juga: Mantan Panglima TNI: Jika Hak Angket Tersumbat akan Muncul Palmen Jalanan dan Kekacauan

Hasanuddin menegaskan bahwa PDIP dan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak bisa hanya menyatakan ajakan saja, tetapi harus menunjukkan sikap politik nyata di parlemen.

"Ini ramainya di luaran, bukan di parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran?" katanya.

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai, untuk menggulirkan hak angket, kepastian semuanya ada pada PDI-P sebagai partai dengan fraksi terbesar.

"Kawan-kawan PDI-P sebagai partai terbesar sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan, dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghargai," ujarnya.

Hermawi juga berharap, PPP ikut dalam gerakan menggulirkan hak angket di DPR.