Sandiaga Uno Sebut PPP Biasa Dukung Penguasa, Hak Angket Bakal Layu Sebelum Berkembang?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Sandiaga Uno mengaku siap bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran jika memang dibutuhkan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini hanya berpikir untuk bangsa.

Hasil real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran.

Pasangan yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN dan Partai Demokrat ini unggul telak atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam Pilpres 2024 PPP bekerja sama dengan PDI Perjuangan mengusung pasangan Ganjar-Mahfud. Sandiaga Uno bahkan menjadi anggota dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Pengamat: Probowo Butuh Kepastian Demokrat, Golkar dan PAN Lebih Dekat dengan Jokowi

Saat ini Ganjar sedang menggulirkan Hak Angket dugaan kecurangan Pemilu dan mendorong PDIP dan PPP segera memprosesnya di DPR.

Meski demikian, Sandiaga Uno justru membuka diri untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan tegas, Sandiaga menunjukkan kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan kebiasaan partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.

"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," imbuhnya seperti dilansir Kompas.com.

Kendati begitu, dia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut. Sandiaga menyatakan, saat ini kasih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Belum lama ini, Sandi melakukan kunjungan kerja ke Singkawang Kalimantan Barat, hingga ke Australia.

Baca juga: Setelah Bertemu dengan SBY, Prabowo Beri Sinyal akan Menemui Megawati Demi Bangsa

"Kita fokus tuntaskan beberapa program andalan, karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai tambah Rp 1.700 Triliun," tutur Sandi.

Menurut Sandi, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada menteri baru, agar ekonomi pariwisata di Indonesia semakin bagus.

"Kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin menteri yang baru, nanti bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output ekonomi kita," ungkap Sandi.

Di sisi lain, Sandi berujar, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.

"Bukan prerogatif saya, itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih," jelasnya.

Megawati dukung Hak Angket

Secara terpisah Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, penekanan dari hak angket adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.

"Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Baca juga: AHY Diangkat Jadi Menteri Jokowi, Pengamat: Tidak Mempan untuk Redam Hak Angket

Todung juga mengeklaim bahwa partai berlambang banteng moncong putih besutan Megawati itu tidak berkomitmen untuk memakzulkan presiden lewat hak angket.

Namun, menurutnya, hak angket DPR untuk membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan tersebut.

“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain.

Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” ungkap Todung.

Baca juga: Pengamat Politik Sebut Jusuf Kalla akan Lobi Megawati Restui PDIP Gulirkan Hak Angket

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menuturkan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa pra pencoblosan hingga setelah pencoblosan.

Pada masa pra pencoblosan, intervensi membuat kekuasaan tidak netral. Hal ini, jelas Todung, bisa dilihat di media massa dan media sosial.

Kemudian, dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang begitu masif, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Ia turut menyoroti nilai bansos yang dibagikan bukan dalam jumlah kecil yakni mencapai Rp 496,8 triliun.

Mengutip para ahli psikologi politik, jelas dia, ada korelasi antara perilaku pemilih dengan politisasi bansos. Demikian juga dengan dikte patron penguasa seperti bupati, camat, kepala desa, dan pemuka agama memengaruhi sikap pemilih.

“Dalam masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia, apa yang dikatakan patron itu didengar pemilih,” pungkasnya.