Ujang Komarudin Nilai Ada Lobi Politik Guna Dukung Hak Angket di Balik Rencana Pertemuan Megawati-JK

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin merespons terkait Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diisukan bakal bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK.

Ujang menilai bahwa pertemuan itu terjadi satu di antara bahasan pertemuan tersebut yakni hak angket mengusut dugaan kecurangan pilpres.

Ujang mengira akan ada lobi politik agar Megawati merestui Fraksi PDIP menggulirkan hak angket di DPR.

"Saya melihat itu (ada) lobi-lobi JK ingin Megawati mendorong hak angket bisa jadi," kata Ujang, Minggu (25/2/2024).

Ujang mengingatkan hak angket itu merupakan ranah para ketua umum partai politik (parpol).

"Tapi sebenarnya apa kepentingan JK? karena bukan ketua umum tapi bisa jadi dia mentornya Anies, Anies ingin mendorong angket. Bisa jadi JK bertemu Megawati ingin mendorong hak angket," ujar Ujang.

Diketahui, Megawati dan JK berbeda pilihan dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: AHY Nilai Hak Angket Usulan Ganjar Tidak Urgen, Jarak Suara Prabowo dengan yang Lain Terlalu Jauh

Megawati mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Sementara JK mendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Duet pasangan ini didukung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebagai informasi, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BERITA VIDEO: Bursa Kabinet Prabowo-Gibran Direspon AHY, Cak Imin hingga Budi Arie

AHY Nilai Hak Angket Usulan Ganjar Tidak Urgen

Terkait wacana hak angket DPR soal kecurangan Pemilu 2024 yang diusulkan capres 03 Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap tak ada hal yang mendesak dan urgen untuk memunculkan hak angket tersebut.

Menurut AHY yang beberapa hari lalu dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Jokowi, langkah hak angket di DPR itu tidak akan berjalan baik, karena selisih suara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan pasangan calon (paslon) lain terpaut cukup jauh.