Ganjar Tangkis Tudingan Jimly soal Hak Angket Cuma Gertak Politik: Tidak Menggertak, Ini Cara Biasa

"Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem," ungkapnya.

Ganjar mengaku banyak menerima laporan terkait penggunaan Sirekap. Ganjar pun menilai seharusnya KPU dapat mengakui kesalahan jika memang penggunaan Sirekap banyak salah dalam membaca data.

"Nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Masa kaya gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya 'ya kami salah' itu paling fair," tuturnya.

"Hari ini, seperti gitu nggak mau ngaku salah, bagaiamana satu TPS lebih dari 300, itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja ngira sistem itu fail," imbuh dia.

Baca juga: Ganjar Pranowo Usulkan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, Golkar Tegaskan Belum Saatnya

Sebelumnya, Jimly mengatakan, hak angket tidak berpengaruh karena digulirkan dalam waktu yang terbatas, yakni 8 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Hak angket itu kan, hak interpelasi, hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah enggak sempat lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja," kata Jimly saat ditemui di kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jimly menilai tuduhan kecurangan selalu terjadi di setiap pemilu sejak tahun 2004. Tak hanya satu pasangan calon saja yang menurut Jimly dirugikan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jimly Anggap Hak Angket hanya Gertakan Politik, Ganjar: Kami Tidak Pernah Menggertak

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News