Ganjar Usul DPR Ajukan Hak Angket, KPU Sarankan Lapor Bawaslu Saja Jika Ada Kecurangan

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespon soal usulan dari calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo perihal hak angket di DPR, untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menilai, jika penyelesaian permasalahan pemilu telah diatur dalam UU.

"UU Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara," ujar Idham. 

"Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas bahwa Bawaslu yang menangani. Kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, MK sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini," lanjutnya. 

Idham pun menjelaskan, dalam UU Pemilu telah dijelaskan mekanisme penyelesaian masalah pemilu. 

Maka kata dia, mengajak untuk mengikuti aturan yang ada.

Baca juga: Sudah Meninggal, H Purwanto Raih Ribuan Suara di Dapil 8 DKI Jakarta, Wahyu Dewanto Masih Unggul

"Kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional, di mana hukum menjadi panglimanya. Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum," kata Idham. 

"Saya ingin mengajak kepada semua pihak agar mari kembali pada UU Pemilu," tandasnya. 

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Baca juga: Mahfud MD Pertanyakan Klaim KPU Bahwa Sirekap Sudah Diaudit: Masih Gak Karuan Juga!

Capres nomor urut 3 itu juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu. 

Politikus berambut putih itu juga mengatakan, bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi. 

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024). 

Menyikapi hal itu kata dia, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” imbuhnya. 

AHY Minta Kubu Anies dan Ganjar Legowo

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi usulan hak angket dari pihak Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Alih-slih setuju dengan usulan itu, mengajak kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan move on menyikapi hasil pemilihan presiden 2024 dengan hasil sementara keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Hal itu disampaikan AHY saat ditanya sikap Partai Demokrat terkait wacana digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR.

"Yang jelas kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).  

Baca juga: Sedang Bertugas di TPS, Saksi Pilpres Prabowo-Gibran di Tapanuli Tengah Dihajar hingga Babak Belur

AHY mengatakan, meski proses Pilpres 2024 belum resmi berakhir, namun pemenangnya sudah diketahui berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga.

Berdasarkan hitung cepat atau quick count itu, pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50 persen dan diprediksi menang pilpres satu putaran.

"Yang jelas kita tidak usah prejudice soal kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di negara mana pun selalu ada isu-isu demikian," ujar AHY 

"Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu," tegasnya.  

Meski begitu, AHY menegaskan dirinya tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas.

Sejalan dengan hal itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat ke depan.

Sehingga harus ada rekonsiliasi bersama untuk kembali membangun negara.

"Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silakan, itu hak warga negara, hak partai politi, tetapi saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," tambahnya.

Golkar tak setuju hak angket

Partai Golongan Karya (Golkar) merespons usulan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. 

Ketua Bappilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman menilai, jika pengajuan hak angket itu belum perlu dilakukan.

"Sampai sejauh ini, kalau tanya ke saya secara pribadi, saya ingin sampaikan belum saatnya kita masuk dalam wilayah itu. Kenapa? Karena proses perhitungan lagi dijalankan, ngapain, kita belum tahu hasil penghitungan," kata Maman di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Menurut Maman, siapapun boleh memiliki pandangan dan berpendapat.

Namun, perihal dugaan kecurangan, menurutnya kata Maman, dapat diadukan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada

"Kita punya panwaslu, kita punya aparat penegak hukum, dan punya institusi-institusi hukum lainnya. Silakan saja berproses," tutur Maman. 

Baca juga: Ganjar Yakin Ada Anomali, Desak DPR Panggil Penyelenggara Pemilu demi Ungkap Kecurangan

Lebih jauh, Maman menuturkan dalam setiap perhitungan suara di tingkat TPS hingga provinsi disaksikan oleh saksi dari setiap partai. 

Karena itu lanjut Maman, setiap kecurangan yang ada harusnya dicatat oleh para saksi yang menyaksikan.

"Sepengetahuan kita, di setiap tingkatan itu ada saksi-saksi dari semua partai. Ada saksi dari PDIP, yang kita ketahui loh saksi-saksi dari PDIP ini luar biasa militan. Lalu di 01 itu ada PKS, saksi-saksi dari PKS itu kita sangat ketahui sekali itu luar biasa militan, hampir tidak ada yang lewat itu dari pencatatan teman-teman PKS," ujar Maman. 

"Nah apabila ada permasalahan, tentunya disaksikan semua. Jadi saya rasa, apabila ada potensi-potensi kecurangan, ya silakan. Itu biarkan pada saksi-saksinya nanti yang akan nge-record, mencatat itu semua dan kalau memang ada betul-betul permasalahan kecurangan, ya dimasukkan kepada mekanisme yang ada," imbuhnya.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Capres nomor urut 3 itu juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu. 

Baca juga: Ganjar Usul Hak Angket DPR Bongkar Pemilu Curang, Pakar Sebut tak Mudah: Butuh Bukti yang Ilmiah

Politikus berambut putih itu juga mengatakan, bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi. 

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024). 

Menyikapi hal itu kata dia, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” imbuhnya. 

Anies Siap Bersekutu dengan Ganjar

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan siap bersekutu perihal dukungan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI. 

Belum lama ini capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo berkeinginan untuk melakukan hak angket perihal dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2024. 

Anies meyakini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKB dan PKS siap mendukung hak angket demi membongkar dugaan kecurangan.

"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," lanjut Anies.

Anies pun memastikan pihaknya akan berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud perihal hak angket kecurangan pemilu.

Apabila hak angket tersebut digulirkan, Tim Hukum AMIN akan menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ujar Anies.

Baca juga: Desak Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, Ganjar Minta Bantuan Partai Pendukung Anies di DPR

Sementara itu, cawapres 01 yang juga Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.

"Siap," ujar Cak Imin.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.