Sedang Bertugas di TPS, Saksi Pilpres Prabowo-Gibran di Tapanuli Tengah Dihajar hingga Babak Belur

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap dua dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam tahapan pemilu presiden (Pilpres) di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 

Dua orang tersebut dari pihak paslon 2  menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mengatakan, penganiayaan pertama dialami relawan Prabowo-Gibran bernama Edianto Simatupang. 

Kata Habiburokhman, Edianto menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03, Kelurahan Padang Masiang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 

Baca juga: Timnas AMIN Dukung Langkah PDIP Tolak Sirekap dan Penundaan Rekapitulasi Suara di PPK

"Edianto Simatupang mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah memar di sekujur tubuh. Akibat penganiayaan tersebut, Edianto Simatupang hingga harus mendapat perawatan intensif di RSUD Pandan," kata Habiburrokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024). 

Penganiayaan kedua, lanjut Habib, dialami saksi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran bernama James Nahampun. 

James mengalami luka serius di bagian muka saat menghadiri penghitungan surat suara ulang di Kantor Camat Sirandorung, Tapanuli Tengah, Selasa (20/2/24). 

Baca juga: Ganjar Yakin Ada Anomali, Desak DPR Panggil Penyelenggara Pemilu demi Ungkap Kecurangan

"Ketika penghitungan perolehan suara untuk presiden, saksi kami atas nama James Nahampun telah dianiaya, dipukul hingga mengalami luka cukup parah. Saat ini korban telah dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan pelaku telah diamankan personil Polres Tapanuli Tengah," kata Habiburokhman. 

Sementara, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid menambahkan, penghitungan suara ulang di Kantor Camat Sirandorung, Tapanuli Tengah, dilakukan lantaran ada perbedaan perolehan suara untuk Pilpres. 

"Dimana sebelum penghitungan suara ulang paslon 01 menang. Sementara setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata paslon 2 yang mendapat suara lebih banyak," imbuhnya. 

Kubu 01 dan 03 siap gugat dugaan kecurangan

- Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan siap bersekutu perihal dukungan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI. 

Belum lama ini capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo berkeinginan untuk melakukan hak angket perihal dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2024. 

Anies meyakini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKB dan PKS siap mendukung hak angket demi membongkar dugaan kecurangan.

"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," lanjut Anies.

Anies pun memastikan pihaknya akan berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud perihal hak angket kecurangan pemilu.

Apabila hak angket tersebut digulirkan, Tim Hukum AMIN akan menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ujar Anies.

Baca juga: Desak Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, Ganjar Minta Bantuan Partai Pendukung Anies di DPR

Sementara itu, cawapres 01 yang juga Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.

"Siap," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Ganjar mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. 

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar terkait hak angket.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.  

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Berharap Besar Pada PDIP Soal Hak Angket DPR Terkait Kecurangan Pemilu 2024

Kinerja KPU Dipertanyakan

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyingung soal Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) memiliki banyak kelemahan.

Executive co-captain Timnas Amin, Sudirman Said menyoroti fakta lapangan di mana perolehan suara di setiap caleg dan capres bisa melampaui jumlah DPT yang ada di Dapil tersebut.

"Misalnya yang paling fundamental, kan kita sudah tahu tiap TPS itu berapa DPT-nya, tapi kok bisa dimasuki angka perolehan yang melampaui DPT? Kalau sistem yang baik itu kan sebagai alat kontrol. Misalnya DPT 300. Ya sudah kalau masukin 300 itu nggak mungkin, pasti terpental," kata Sudirman Said, Selasa (20/2/2024).

Dirinya juga menambahkan bahwa terdapat rekapitulasi Sirekap hingga 3.000, bahkan lebih dari 100.000 DPT per TPS.

Padahal, DPT per TPS maksimal 300 pemilih.

"Itu lolos begitu saja. Nah, karena itu kemudian kita menyoroti ini [penundaan sidang pleno kecamatan]," kata dia. 

Sudirman menyayangkan sikap KPU yang lalai tersebut. Menurutnya KPU mempunyai tugas rutin 5 tahun sekali, tetapi tidak menyiapkan sistem yang jauh-jauh hari sudah diuji coba.

Dengan demikian, terdapat kemungkinan Timnas AMIN akan bertemu dengan KPU untuk menanyakan terkait dengan persoalan ini.

Dirinya menambahkan bahwa berdasarkan undang-undang, penetapan perolehan suara paslon capres-cawapres adalah berdasarkan penghitungan manual.

Dirinya mengandaikan bahwa sistem Sirekap bermasalah maka perhitungan/rekapitulasi suara secara manual tetap berjalan sesuai dengan jadwal, tidak perlu ditunda.

Dirinya menambahkan bahwa berdasarkan undang-undang, penetapan perolehan suara paslon capres-cawapres adalah berdasarkan penghitungan manual.

Dirinya mengandaikan bahwa sistem Sirekap bermasalah maka perhitungan/rekapitulasi suara secara manual tetap berjalan sesuai dengan jadwal, tidak perlu ditunda.