Anies Baswedan Berharap Besar Pada PDIP Soal Hak Angket DPR Terkait Kecurangan Pemilu 2024

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Capres Anies Baswedan menaruh harapan besar terhadap PDIP terkait dengan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Harapan tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditanya soal koalisi perubahan yang dituding mulai goyang usai Paslon 01 Anies-Cak Imin kalah dalam hitung cepat Pilpres 2024.

Anies Baswedan membantah isu keretakan koalisi perubahan yang diikuti oleh tiga partai pengusungnya di Pilpres 2024 yakni PKB, NasDem, dan PKS.

Anies menjamin koalisinya tetap intens bertemu untuk membahas soal raihan Pilpres 2024.

Capres 01 itu juga berharap pada hak angket yang diinisiasi oleh PDIP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjamin partai pengusungnya akan mendukung PDIP apabila hak angket kecurangan Pemilu di layangkan DPR RI.

“Maka dari itu saya sampaikan, ketika hak angket inisiatif hak angket dilakukan maka 3 partai ini siap ikut, dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini saya yakin tiga partai lainnya akan dukung bersama-sama,” bebernya pada Selasa (20/2/2024).

Sebelumnya Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR agar menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, hak angket ini perlu didukung partai pengusung paslon lain hingga bisa digolkan lebih dari 50 persen anggota parlemen.

Partai pengusung Ganjar di DPR RI saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk menggolkan hak angket, eks gubernur Jawa Tengah itu mengaku butuh dukungan koalisi pengusung Anies-Muhaimin yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Anies-Cak Imin Yakin Lolos Putaran Kedua Pilpres 2024, Ungkap Problem Besar Pra TPS

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri dilaporkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan lebih dulu dengan matang.

Usulan angket disebut telah dibahas dalam rapat internal pada Kamis (15/2/2024) lalu dan siap digulirkan oleh PDIP dan PPP jika sudah disepakati dan dinilai matang.

Menurut Ganjar, hak angket atau hak penyelidikan DPR ini menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang didua sarat kecuarangan terstruktur, sistematis, masif.

Ganjar mengaku usulan angket itu telah disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari lalu.

Dalam rapat tersebut, ia mengaku membeberkan ribuan pesan yang masuk dari sukarelawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.