Henry Yosodiningrat Senggol Kapolri Soal Netralitas, Ini Reaksi Polri dan Pemuda Muhammadiyah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sehari jelang pencoblosan, publik dikejutkan oleh berita adanya perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Apa benar demikian? Kabar yang mengejutkan awal mula diungkap oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat.

Henry pun meminta klarifikasi dari Korps Bhayangkara agar isu tersebut tak liar dan memanaskan keadaan, mengingat hal itu beredar di medsos.

Baca juga: Sebagian Aktivis 98 Dukung Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, Afriansyah Noor: Semua Sukses Demokrasi

"Kalau berita ini tidak benar bisa di-counter bisa diluruskan, tapi kalau berita ini benar mbok ya malu gitu lho, dan ditarik perintah ini," kata Henry dalam video yang beredar.

Henry pun mengaku siap dipanggil untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya itu.

Di mana, ia menyebut, perintah Kapolri itu sudah beredar di sosial media WhatsApp.

"Ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di grup-grup WhatsApp sudah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok ke Bareskrim saya siap, jam berapa di mana saya siap ya," ucap Henry.

Baca juga: Anies Minta Bantuan Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Soal Netralitas

Berikut perintah Kapolri ke Dirbinmas yang diungkapkan Henry:

1. Kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu.

2. Door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat.

3. Kerahkan para da'i kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 02 dalam tempo 2 minggu ke depan.

4. Mengontrol para dai kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat hp baru dengan nomor sim card luar negeri dan modem mobile internet.

5. Meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas masing-masing wilayah.

Terkait itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menegaskan, informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi bohong alias hoaks.

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda hoaks," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/2/2024).