Anies Minta Bantuan Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Soal Netralitas

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta – Anies Baswedan calon presiden nomor urut 1 meminta para ahli hukum tata negara mempelajari dan menelaah pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan seorang presiden serta menteri boleh memihak dan berkampanye selama mengikuti aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Anies mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk menelaah apakah pernyataan Jokowi tersebut sejalan dengan ketentuan hukum berlaku atau tidak.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak karena negara kita diatur menggunakan hukum jadi kita rujuk pada aturan hukum," kata kata Anies

Dikutip dari Kompas.com pada Kamis (25/1) hal ini disampaikan Anies saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang,

Kemudian  Anies juga meminta masyarakat untuk bisa mencerna, menakar, atau menimbang pernyataan Jokowi ini.

"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Terkait Netralitas”

Klik untuk baca: https://www.youtube.com/watch?v=iapPlpH-5y8