Pemilu 2024

Kerahkan Ribuan Personil, Bawaslu DKI Patroli Antisipasi Adanya 'Serangan Fajar' Jelang Pencoblosan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang tersebar di 30.766 TPS di enam wilayah dilibatkan dalam patroli pengawas politik uang tersebut.

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Bawaslu DKI Jakarta menggelar patroli pengawasan untuk mencegah aktivitas politik uang di masa tenang sebelum hari pemungutan suara, Minggu (11/2/2024). 

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

 

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Bawaslu DKI Jakarta menggelar patroli pengawasan untuk mencegah aktivitas politik uang di masa tenang sebelum hari pemungutan suara.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan seluruh panitia pengawas Pemilu (panwaslu) di 44 kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di 267 kelurahan melakukan patroli untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilu "Patroli Pengawasan Politik Uang Pemilu 2024" di Kantor Bawaslu DKI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Adapun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang tersebar di 30.766 TPS di enam wilayah dilibatkan dalam patroli pengawas politik uang tersebut.

Baca juga: Masa Tenang, Bawaslu Awasi Politik Uang hingga Berita Hoaks di Kota Depok

Dalam acara tersebut, Munandar Nugraha bersama anggota Bawaslu secara simbolis melepas Pengawas TPS untuk melakukan patroli di masa tenang Pemilu, termasuk untuk mencegah terjadinya politik uang.

"Seluruh jajaran Bawaslu Kota bersama-sama PKD dan melibatkan Pengawas TPS yang ada di setiap RT/RW akan memastikan patroli pengawasan anti politik uang sampai ke gang-gang dan lorong-lorong permukiman warga di Jakarta," jelas dia.

Patroli dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik politik uang yang terjadi di Jakarta menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu DKI Jakarta, Sakhroji menambahkan, patroli pengawasan politik uang tak hanya dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD, melainkan juga petugas Pengawas TPS.

"Dalam Bimbingan teknis (Bimtek) PTPS sudah disampaikan bahwa mereka akan membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan di TPSnya, termasuk pelanggaran adanya politik uang," kata dia.

Kemudian, jika ditemukan pelanggaran politik uang, maka PTPS bisa melaporkannya ke jenjang yang berada di atasnya atau melalui WA Center.

Baca juga: Bawaslu DKI Bolehkan Peserta Pemilu Ambil APK Usai Diturunkan

"Tentunya laporan yang akan disampaikan tidak asal-asalan, tapi jelas kronologis seperti apa dan lainnya," jelas Sakhroji.

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu DKI Jakarta Burhanudin menuturkan pihaknya akan melakukan patroli menjelang pencoblosan guna mencegah terjadinya "serangan fajar" oleh peserta Pemilu 2024.

"Pada Selasa malam (13/2), kita akan ajak teman-teman media untuk turun bersama patroli untuk memastikan wilayah Jakarta tak ada politik uang," katanya.

Pihaknya sudah mengidentifikasi bahwa biasanya politik uang terjadi menjelang pemungutan suara."Kami akan patroli mulai Selasa malam hingga Rabu pagi (14/2)," kata Burhanudin.(m27)

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved