Tanggapan SBY dan JK Soal Kritik Sivitas Akademika atas Demokrasi di Era Jokowi

WARTAKOTALIVE.COM -- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) turut menanggapi ramainya suara kritis yang disampaikan para guru besar atau sivitas akademika dari berbagai universitas soal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan demokrasi.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah tak mengabaikan suara kritis dari kalangan akademisi terkait kondisi demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden ke-6 RI ini dalam pidato politiknya di Cibubur, Rabu (7/2/2024).

SBY mengatakan, di penghujung masa kampanye muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus.

"Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil. Secara implisit mereka khawatir jika pemilu (pemilihan umum) tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur dan secara adil," katanya.

Namun, ada juga suara sumir seperti pemilihan presiden (pilpres) pasti akan curang dan hasilnya tak akan diterima oleh masyarakat luas.

Baca juga: 5 Poin Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jelang Pemilu 2024

Menurut SBY, kondisi ini tidak terjadi dalam pemilu 20 tahun terakhir sejak era reformasi digelar.

"Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpres bakal curang, tentu juga tidak bijak," ujarnya.

SBY lantas mengatakan bahwa seluruh masyarakat ingin pemilu yang sah dan adil.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Forum Sivitas Akademika UPI Layangkan Petisi Bumi Siliwangi

Dengan keabsahan, menurutnya, pemimpin yang baru memiliki legitimasi yang kuat dan akan mengantarkan kesuksesan dalam mempimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

"Negara beserta segala perangkatnya harus netral, saya pikir ruang untuk (netral) itu tersedia, negara utamanya para penyelenggara pemilu tentu bertanggungjawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu," kata SBY.

Tak Terbantahkan

Di tempat terpisah, Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan berbagai kritik yang disampaikan para guru besar atau sivitas akademika dari berbagai universitas soal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut JK, pendapat para akademisi disampaikan berdasarkan fakta yang saat ini terjadi di lapangan.