Wali Kota Depok Yakin Mata Hati ASN Terbuka, Pengamat Justru Soroti Netralitas Jokowi

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya menjaga netralitas jelang pencoblosan Pemilu 2024.

Menurut Idris, netralitas bukan berarti tidak berpihak pada apa pun dan siapa pun. Melainkan, ASN dituntut untuk memiliki keberpihakan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Baca juga: Dudung Tepis Megawati Soal Netralitas TNI-Polri, Hasto: Dia Sibuk Urus Anak yang tak Lolos Akmil

"Karena itu, netralitas sejatinya, harus didasarkan pada sebuah jiwa yang memiliki prinsip integritas dan loyalitas, juga kepada pribadi-pribadi abdi negara yang memiliki integritas yang tinggi,” kata Idris dikutip dari berita.depok.go.id, Selasa (6/2/2024).

“Dan loyalitas tentunya keberpihakan kita, kita berikan kepada sebuah kebenaran dan kejujuran," sambungnya.

Idris menjelaskan, prinsip integritas dan loyalitas sesuai dengan janji dan sumpah seorang ASN dan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Idris meminta, tak hanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depok saja yang melakukan pengawasan Pemilu 2024.

Baca juga: Brigjen Suyudi Ingatkan Anggota Tetap Jaga Netralitas Hindari Ngopi Bareng Timses Paslon

Seluruh jajaran ASN Kota Depok juga dapat melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

"Para camat dan lurah, ingat netralitas kepada kebenaran, kejujuran, keadilan dan anti money politic, anti kezaliman," ucapnya.

"Itu juga harus diawasi, dievaluasi secara bersama-sama, agar kondisi kita ini bisa baik, Kota Depok ini," sambungnya.

Idris mengklaim, pelaksanaan Pemilu di wilayah Kota Depok tidak pernah diwarnai oleh kericuhan.

"Jangan sampai kita merepotkan Satpol PP, kita dibantu TNI-Polri dan seluruh penyelenggara pemilihan umum," pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik Ahmad Fauzi atau yang lebih dikenal Ray Rangkuti mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya netral dalam Pilpres 2024.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan sikap netral dalam Pilpres 2024.

Namun kenyataan berbeda, Presiden Jokowi boleh melakukan kampanye dan memihak.

Sikap netralitas Presiden Jokowi kembali dipertanyakan, karena diketahui bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto.

"Kalau dibilang "saya netral saya netral" netral bagaimana? Ada partai yang dua persen saja susah bertemu. Lalu, tiba-tiba ngajak presiden minum kopi," kata Ray Rangkuti di Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).

Belum lama ini, Presiden Jokowi juga makan siang bersama Prabowo yang juga menjadi Menteri Pertahanan RI.

Makan siang Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto silakukan usai meresmikan Grha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Maka dari itu saya mau mengatakan, saya netral, netral bagaimana?" tanya Ray.

Ray menduga bahwa Jokowi mengungkapkan dirinya netral, karena banyaknya sikap negatif publik terhadap dirinya.

"Saat itu presiden mengungkapkan Presiden boleh kampanye loh, tapi sikap publik negatif, sehingga Jokowi mundur lagi (tidak memihak atau netral)," jelas Ray.

"Kalau sekiranya publik diam,nggak ada reaksi negatif, saya percaya dia akan kembali (kampanye). Hanya karena sentimen negatif, dia balik lagi (netral)," imbuh Ray.

Ray kembali mempertanyakan soal sikap netral Jokowi, karena kerap bersama dengan salah satu Paslon saja.

"Coba anda bayangkan, dimana ada partai yang hebat di Indonesia bisa mengundang presiden minum teh, lalu besok pagi olahraga bersama cuman satu partai, meskipun itu hari libur ya,"pungkas Ray.

Sikap Jokowi sangat disorot, karena Prabowo merupakan capres sekaligus Menteri Pertahanan RI.

Dugaan ketidaknetralan Presiden Jokowi karena Prabowo menggandeng putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Ganjar “Sentil” Soal Nepotisme

Anies Baswedan, calon presiden nomor urut satu ikut memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu.

Anies mengakui hal itu berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya.

"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies

Untuk itu Anies kemudian meminta masyarakat bisa mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu.

Pasalnya, sikap tersebut dia anggap tidak konsisten.

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerana dan menilai," ucap Anies

Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

Untuk itu Anies kemudian menegaskan pihaknya ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum.

Menurutnya, dalam negara hukum, semua harus menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum.

Anies juga mengatakan bahwa setiap orang, tidak boleh merujuk kepada selera atau kepentingan yang mungkin menenempel pada diri dan kelompoknya.

Untuk itu Anies menyerahkan perkara pernyataan Jokowi itu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu ia pun mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk memberi pandangan mereka untuk menilai hal itu.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampiakan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," ujarnya.

Sementara itu dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu (24/1) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat.

Juru bicara TPN, Chico Hakim, menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental.

Apalagi saat ini putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto.

"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," kata Chico, Rabu (24/1/2024).

Chico menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara Undang-Undang (UU).

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News