Gatot Nurmantyo Sorot Sikap Jokowi saat Pilpres 2024: Ingat, TNI tidak Netral, Negara Hancur!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga tidak netral pada Pemilu dan Pilpres 2024, disorot publik.

Bahkan, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang lama diam, akhirnya buka suara.

Dia tak tahan bungkam soal pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa presiden boleh berkampanye di Pemilu.

Baca juga: Mensesneg Dituduh Jadi Operator Politik Jokowi, Ini Pandangan Prabu Revolusi dan Ujang Komarudin

Sebagaimana diketahui, Jokowi mengatakan hal itu saat didampingi para petinggi TNI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Gatot, ujung tombak dari peristiwa itu adalah prinsip para prajurit sendiri.

"Tergantung dia punya prinsip atau tidak. Kalau dia punya prinsip, pasti dia akan menjaga institusinya. Dia tidak mau mengorbankan jati dirinya," ujar Gatot saat ditemui usai acara diskusi bertajuk Pemilu 2024: Titik Krusial Demokrasi dan Dampak Potensial Kecurangan yang diselenggarakan ICMI, Senin (5/2/2024).

Gatot tak menampik kemungkinan prajurit TNI hendak dimanfaatkan untuk berpihak, baik secara langsung maupun tak langsung.

Baca juga: Tak Ingin Demokrasi Dirusak Jokowi, Sivitas Akademik Universitas Bung Karno Keluarkan Petisi

Namun, jika TNI terkhusus pimpinannya berpegang pada prinsip dan sumpah, maka dia harus mengabaikan perintah keberpihakan tersebut.

"Presiden menggunakan TNI tapi kalau TNI-nya mempunyai prinsip, dia takkan bisa. Karena presiden sebagai kepala pemerintahan dan TNI sebagai alat negara," kata Gatot.

Gatot pun mewanti-wanti bahwa sekalinya TNI berpihak di Pemilu, maka akan membawa negara pada kehancuran.

"Dia tahu negara ini akan terpecah apabila dalam keberpihakan. Dia tidak akan tinggal diam. Dia harus berbuat agar negara ini enggak pecah. Maka presiden ngomong begitu, dia enggak akan lakukan itu," katanya.

Baca juga: Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ray Rangkuti: Netral Bagaimana?

Sebagai informasi, pernyataan Jokowi mengenai bolehnya Presiden RI berpihak dan berkampanye disampaikan dalam acara penyerahan Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Jokowi, hal itu karena setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

Jokowi menlai bahwa Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.