Beda Sikap dengan Jokowi, Wapres: Pemerintah Harus dengar Suara Perguruan Tinggi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut angkat bicara terkait maraknya kalangan akademisi yang menyuarakan etika dan moral pada proses demokrasi.

Wapres menyebut pemerintah harus mendengarkan suara hati dari sivitas akademika yang mencermati dinamika politik menjelang Pemilu 2024.

"Bukan hanya mendengar, tapi pemerintah juga harus menindaklanjuti berbagai kritik tersebut.

Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Wapres Ma'ruf seperti dilansir Kompas.com berdasarkan keterangan resmi dari Setwapres yang diterima di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Wapres berharap seruan sivitas akademika terkait demokrasi jelang kontestasi Pemilu ini menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

Sebelumnya, ratusan sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi mengkritik penyelenggaraan demokrasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Syarif Hidayatullah Tangerang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi dalam petisinya.

Suara STF

Ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi Seluruh Indonesia meminta Presiden Joko Widodo dan jajarannya berhenti menggunakan alat negara untuk melanggengkan kekuasaan.

Mereka meminta Jokowi dan jajarannya mengembalikan keluhuran eksistensi Indonesia yang menghormati nilai politik warisan pendiri bangsa, bukan merusaknya dengan berbagai pelanggaran konstitusional dan mengakali undang-undang.

“Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan,” kata Ketua STF Driyarkara Simon Petrus Lili Tjahjadi dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube STF Driyarkara, Senin (5/2/2024).

Simon bersama sejumlah guru besar dan para begawan filsafat Tanah Air mengingatkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berdiri agar setiap warganya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pemerintahan negara, kata Simon, dibentuk untuk mencapai tujuan tersebut. Pihaknya pun mengingatkan agar negara tidak dikorbankan demi kepentingan sektoral.

“Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga,” tegas Simon.

Dia menuturkan, para sivitas akademika STF dan teologi telah mengawasi berbagai persoalan sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial.