Bantah Isu Yang Beredar, Anies-Cak Imin Berkomitmen Memperbaiki Tata Kelola dan Peran BUMN

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menegaskan bahwa AMIN berkomitmen untuk memperkuat peran badan usaha milik negara (BUMN) melalui pembenahan tata kelola.

Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky mengatakan bahwa hak tersebut tercantum dalam visi, misi, dan program paslon nomor urut 1 AMIN.

Menurutnya, kebijakan dan program pokok terkait BUMN ditulis cukup rinci dalam submisi ke-16 dari Misi kedua AMIN untuk mewujudkan visi Indonesia adil makmur untuk semua.

"AMIN berkomitmen memperkuat peran BUMN. Sempat beredar informasi bahwa AMIN akan membubarkan BUMN atau diganti dengan koperasi, itu sangat tidak benar. Justru dalam visi misi AMIN sangat jelas bahwa paslon ini berkomitmen untuk memperkuat peran BUMN," jelas Awalil.

Baca juga: Bakudapa Bersama Masyarakat Manado, Anies: Mari Kuatkan Pesan Negara yang Cinta pada Rakyatnya

Timnas AMIN rutin menggelar diskusi publik untuk mengulas visi dan misinya. 

Selain dari pihak internal Timnas AMIN, diskusi publik ini selalu mengundang pihak eksternal, yaitu pakar dan akademisi.

Sebelumnya, dalam Diskusi Publik ke-6 mengambil tema: Penyaluran Sebagian KUR Melalui Koperasi. Salah satu narasumber dari eksternal adalah Suoto (pakar koperasi Indonesia). 

Saat itu, Suroto mengemukakan ide dan gagasan yang dianggapnya radikal, yaitu mengubah bentuk BUMN dari perseroan terbatas dan perum menjadi koperasi. 

Suroto sebagai pihak eksternal/independen, bukan Timnas AMIN.

Baca juga: Erick Thohir Bongkar Isi Pembicaraannya dengan Ahok sebelum BTP Mundur dari Jabatan Komut Pertamina

Demikian juga dalam acara Diskusi Publik ke-8 yang menghadirkan pakar eksternal Prof. Indra Bastian (Guru Besar UGM). Awali juga menyampaikan visi dan misi AMIN terkait dengan BUMN.

Pertama, menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Kedua, menyusun tata Kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan meritokrasi, khususnya termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan.

Ketiga, mendorong kolaborasi BUMN dan swasta sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling bersaing sekaligus saling bekerja sama.

Keempat, mengulas seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang BUMN dengan mengedepankan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.

Kelima, mewajibkan BUMN menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya. Keenam, menjauhkan BUMN dari upaya politisasi oleh pihak manapun dan menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, menurut Awalil, secara lebih khusus juga disampaikan rencana kebijakan dan program terkait BUMN.

Proyek yang layak secara finansial diupayakan agar BUMN dan swasta bersaing secara adil sebagai entitas bisnis murni, Proyek yang layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial.

Maka BUMN mendapatkan prioritas dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari pemerintah, Proyek yang tidak layak secara ekonomi dan finansial, tetapi wajib ada, maka pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya, Mengoptimalkan peran BUMN dalam mengimplemetasikan hasil riset nasional.

Tanggapan Erick Thohir

Menteri BUMN, Erick Tohir angkat suara terkait dengan pernyataan dari Timnas Amin yang meminta kantornya dibubarkan.

Erick mengaku, jika BUMN dibubarkan maka ada 1,6 juta warga Indonesia bakal jadi pengangguran.

"Jadi pelepasan 1,6 juta pegawai, dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran," kata Erick, Sabtu (3/2/2024).

Menurut Erick, BUMN telah membuktikan kepada masyarakat Indonesia menjadi tempat perubahan investasi.

Baca juga: Anies-Muhaimin Akan Pakai Pendekatan Inovatif agar Bansos Lebih Efektif & Tepat Sasaran

Ia menilai, BUMN juga sudah berkontribusi untuk masyarakat dan memberikan kemudahan layanan transportasi seperti kereta api.

"Berarti juga kalau 1,6 juta orang hilang pekerjaan, ditambah keluarganya, ini menurut saya isu yang tidak sehat," kata Erick.

Karenanya Erick akan memastikan seluruh pegawai Kementerian BUMN bekerja dengan baik.

Baca juga: Ramai Akademisi Kritik Jokowi Jelang Pilpres 2024, Ini Tanggapan Anies Baswedan

Hal itu, kata Erick bisa dibuktikan dengan hasil kerja BUMN yang mendapatkan keuntungan Rp 250 triliun.

"Kami sudah memberikan kontribusi besar, hampir Rp 80 triliunan lebih kepada negara yang dipake untuk program yang memang sedang dilakukan, apakah yang namanya program kesehatan, pangan, dan lainnya," tuturnya.

Erick menyayangkan ucapan dari dari Timnas Amin yang tidak memikirkan pegawainya jika diubah jadi koperasi.

Baca juga: Anies: Perlu Regulasi Khusus untuk Membangun Daerah Kepulauan

Menurut Erick, dirinya tidak menentang koperasi.

Karena itu sudah ada kementeriannya sendiri dan selalu berkolaborasi dengan Kementerian BUMN.

"Jadi itu yang namanya keseimbangan, koperasi, UMKM harus ada, investasi harus ada, tentu bagaimana swasta harus ada, harus kita dorong dan juga BUMN harus dijaga karena BUMN dipakai untuk menjaga kestabilan ekonomi seperti yang kita saksikan pada saat Covid, kita ditugaskan untuk adanya vaksin gratis," ujarnya. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News