Bantah Isu Yang Beredar, Anies-Cak Imin Berkomitmen Memperbaiki Tata Kelola dan Peran BUMN

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menegaskan bahwa AMIN berkomitmen untuk memperkuat peran badan usaha milik negara (BUMN) melalui pembenahan tata kelola.

Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky mengatakan bahwa hak tersebut tercantum dalam visi, misi, dan program paslon nomor urut 1 AMIN.

Menurutnya, kebijakan dan program pokok terkait BUMN ditulis cukup rinci dalam submisi ke-16 dari Misi kedua AMIN untuk mewujudkan visi Indonesia adil makmur untuk semua.

"AMIN berkomitmen memperkuat peran BUMN. Sempat beredar informasi bahwa AMIN akan membubarkan BUMN atau diganti dengan koperasi, itu sangat tidak benar. Justru dalam visi misi AMIN sangat jelas bahwa paslon ini berkomitmen untuk memperkuat peran BUMN," jelas Awalil.

Baca juga: Bakudapa Bersama Masyarakat Manado, Anies: Mari Kuatkan Pesan Negara yang Cinta pada Rakyatnya

Timnas AMIN rutin menggelar diskusi publik untuk mengulas visi dan misinya. 

Selain dari pihak internal Timnas AMIN, diskusi publik ini selalu mengundang pihak eksternal, yaitu pakar dan akademisi.

Sebelumnya, dalam Diskusi Publik ke-6 mengambil tema: Penyaluran Sebagian KUR Melalui Koperasi. Salah satu narasumber dari eksternal adalah Suoto (pakar koperasi Indonesia). 

Saat itu, Suroto mengemukakan ide dan gagasan yang dianggapnya radikal, yaitu mengubah bentuk BUMN dari perseroan terbatas dan perum menjadi koperasi. 

Suroto sebagai pihak eksternal/independen, bukan Timnas AMIN.

Baca juga: Erick Thohir Bongkar Isi Pembicaraannya dengan Ahok sebelum BTP Mundur dari Jabatan Komut Pertamina

Demikian juga dalam acara Diskusi Publik ke-8 yang menghadirkan pakar eksternal Prof. Indra Bastian (Guru Besar UGM). Awali juga menyampaikan visi dan misi AMIN terkait dengan BUMN.

Pertama, menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Kedua, menyusun tata Kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan meritokrasi, khususnya termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan.

Ketiga, mendorong kolaborasi BUMN dan swasta sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling bersaing sekaligus saling bekerja sama.

Keempat, mengulas seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang BUMN dengan mengedepankan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.