Presiden Jokowi Bikin Syok Soal Netralitas di Pilpres 2024, Apa Kata JK, PDIP dan Timnas AMIN?

"Kita tidak memprotes karena anaknya (Jokowi) berusaha jadi (cawapres) tidak, yang kita protes itu caranya. Prosesnya. Kalau prosesnya salah, hasilnya juga pasti salah," ujar JK.

"Buktinya Ketua MK (Mahkamah Konstitusi)-nya dipecat kan, itu saja. Kalau ketua MK-nya dipecat berarti ada masalah besar kan. Ini tidak bisa dibantah," katanya lagi.

Sebagai informasi, proses pencalonan Gibran beberapa bulan sebelumnya mendapatkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pejabat publik.

Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Langkah Gibran ikut kontestasi mulus setelah MK mengubah syarat usia capres-cawapres melalui putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga mereka yang yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ada mekanisme khusus bagi pihak yang tak puas dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Airlangga mengatakan ini ketika ditanyakan tanggapannya atas pernyataan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK yang menilai bahwa proses Pemilu 2024 adalah yang paling buruk.

"Bagi yang belum puas tentu ada mekanisme-mekanisme yang bisa dilakukan baik melalui partai maupun individual," ujar Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Airlangga menyampaikan bahwa pemilu tahun ini baru akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Dia juga yakin proses pemilu setelah reformasi berjalan aman dan berdasarkan aturan.

"Jadi tentu kita lihat hasilnya di tanggal 14 Februari. Tetapi kami yakin setelah lima tahunan, pasca-reformasi, pemilu akan berjalan aman, dan mekanismenya sudah ada," ujar dia.

Reaksi PDIP

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengamati panasnya tahun politik pada pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Februari mendatang.

Berdasarkan pada peta politik yang ada, kata dia, besar kemungkinan pilpres akan berlangsung dua putaran.

“Besar kemungkinan juga akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) jika melihat kecenderungan tahapan pemilu yang tidak jujur dan adil (jurdil),” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/1/2024).