Presiden Jokowi Bikin Syok Soal Netralitas di Pilpres 2024, Apa Kata JK, PDIP dan Timnas AMIN?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bikin pernyataan yang bikin syok rakyat Indonesia.

Menurut Jokowi, seorang presiden boleh ikut berkampanye dan berpihak pada salah satu paslon, asal tak menggunakan fasilitas negara.

Padahal, sejak reformasi terjadi mulai 1998 soal netralitas ASN, TNI-Polri sudah diatur, namun kini dihancurkan oleh Jokowi.

Menyikapi hal itu, mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK tak habis pikir, apa yang membuat Presiden Jokowi gelap mata.

Menurut JK, proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah yang paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya.

Bukan tanpa alasan, JK menyinggung soal adanya intimidasi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

Menurut JK, intimidasi tersebut adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu.

Baca juga: Aktivis Mengecam Presiden Jokowi yang tidak Netral, Cak Imin: Kita Ngemane Sayang

"Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, di apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa," ujar JK.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk," kata JK mengawali pandangannya soal Pemilu 2024 dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada Selasa (23/1/2024).

Politikus senior Partai Golkar ini juga menyinggung perbedaan proses Pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Kedua RI Soeharto.

Menurut JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya dilakukan tidak dengan intimidasi.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Bela Pernyataan Jokowi, Nusron Wahid: Presiden dan Menteri Punya Hak Nyoblos

"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tetapi, sistemnya memang dikuasai," kata Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, JK juga menyinggung proses pencalonan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Namun, menurutnya, protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi melainkan cara-cara yang dilakukan menempuh jalur menabrak konstitusi.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pilpres, TKN Prabowo: Seolah Deklarasi Dukungan