Soal Dugaan Aparat Beking Tambang, Mahfud MD: Itu Pidato Resmi Ketua KPK

Ia juga mengakui indeks pemberantasan korupsi (IPK) yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan terjadinya stagnasi bahkan turun. 

"Beberapa indikator pemberantasan korupsi yang penting seperti indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks perilaku antikorupsi dari Badan Pusat Statistik maupun survei penilaian integritas (SPI) yang dibuat oleh KPK bersama-sama Kemenpan dan RB saat ini justru menunjukkan stagnansi bahkan kecenderungan penurunan," kata Nawawi. 

Dia menyatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. 

Korupsi, lanjut dia, juga mengancam cita-cita memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. 

Namun, kata dia, KPK masih menemukan masih maraknya pemberian komisi atas proyek pembangunam suap terkait perizinan, dan pengaturan proyek barang dan jasa. 

"Bahkan dimulai sejak proses perencanaan hingga jual beli jabatan," kata dia.

Kegiatan tersebht dihadiri oleh ketiga capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Isu Aparat Beking Tambang Sempat Muncul Ke Publik

Sebagai catatan, isu terkait dugaan aparat yang membekingi tambang-tambang ilegal sempat menyeruak ke publik pada medio akhir 2022 lalu.

Saat itu, beredar salinan dokumen berjudul Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) berkop surat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan di media sosial Whats App pada Kamis (17/11/2022).

Pada salinan dokumen tersebut tertera klasifikasi rahasia.

Pada salinan dokumen pertama yang diunggah tertera nomor dokumen R/1253/IV/WAS/.2.4.2022/Divpropam tertanggal 7 April 2022.

Kemudian pada salinan dokumen ketiga yang diunggah tertera tanda tangan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo.

Terdapat tiga poin kesimpulan pada salinan dokumen ketiga tersebut.

Satu di antaranya menyatakan terkait adanya intervensi unsur TNI.