Akun Medsos Kemenhan Promosikan Prabowo-Gibran, Ganjar Singgung Konflik Kepentingan Menteri

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, KENDAL - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo peringatkan para pejabat akan konflik kepentingan di tengah perhelatan pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak," kata Ganjar kepada awak media di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan ketika aturannya diperbolehkan tidak mundur. Maka ada potensi konflik kepentingan.

Baca juga: Lokasi Desak Anies di Jogja Dipindah Mendadak, Sudirman Said: Karena Kepala Negara Berpihak

Terkait hal itu Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan cawapresnya Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menkopolkam.

"Kita harus hati hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu saja," tegasnya.

Kemudian pria kelahiran Karanganyar Jawa Tengah ini menilai dengan beberapa kejadian seseorang menggunakan fasilitas, alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye.

Baca juga: Mengaku Dapat Panggilan dari Tuhan, Dedengkot Relawan Ganjar Balik Badan Dukung Prabowo-Gibran 

"Rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturannya," mintanya.

Sebagai informasi, seorang bernama Ibnu beserta gabungan organisasi masyarakat baru saja melaporkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI ke Bawaslu RI.

Laporan itu berkaitan dengan cuitan X @Kemhan_RI yang memuat agar mengarah pada unjuk citra pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran. 

Ibnu juga menambahkan, ada dugaan pelanggaran lain yang juga turut dilakukan oleh Kemhan RI selaku lembaga pemerintahan, yakni apabila admin atau tim pengelola akun @Kemhan_RI merupakan aparatur sipil negara (ASN), maka terdapat dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melarang PNS terlibat dalam kegiatan kampanye.

Baca juga: Soal Dugaan Aparat Beking Tambang, Mahfud MD: Itu Pidato Resmi Ketua KPK

”Terlebih menggunakan fasilitas negara,” tuturnya. 

Laporan hari, jelas Ibnu merupakan inisiatif pihaknya mengingat tidak ada ada langkah aktif Bawaslu RI untuk menelusuri dugaan pelanggaran terkait cuitan itu. 

Adapun kelompok masyarakat yang melapor ke Bawaslu hari ini terdiri dari Themis, ICW, Perludem, dan PBHI. 

Cak Imin Pertanyakan Netralitas PBNU

Sebelumnya, Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mempertanyakan netralitas PBNU di Pilpres 2024 usai pernyataan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU sebelumnya mengimbau nahdliyin tidak memilih Capres Cawapres yang didukung oleh terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

Dikutip dari Youtube Kompas.com, Cak Imin, menilai pernyataan Gus Ipul tidak sejalan dengan pernyataan netralitas PBNU.

Menurut Cak Imin, keberpihakan yang ditampakkan oleh Gus Ipul sangat memalukan.

Cak Imin mengatakan seharusnya PBNU tidak berpihak kepada salah satu paslon capres-cawapres.

"Keberpihakan itu memalukan. Karena sejak awal PBNU itu seharusnya tak harus berpihak," tutur Cak Imin.

Baca juga: Kemenkuham Anggap Dukungan Abu Bakar Baasyir Terhadap Capres Kabar Baik, Bukti Dukung Pancasila

Diketahui sebelumnya viral di media sosial rekaman suara Abu Bakar Ba’asyir yang secara gamblang menyatakan dukungan untuk Anies-Muhaimin.

Rekaman itu pun dibenarkan oleh anak Abu Bakar Ba’asyir, Abdurrahim Ba'asyir. Ia menyebutkan, rekaman itu menunjukan sikap politik ayahnya terkait dukungan pada Pilpres 2024.

Menanggapi dukungan tersebut, Gus Ipul mengajak masyarakat NU untuk tidak memilih Capres yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir.