Wakil Ketua TKN Bantah Bansos dari Presiden Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bidang Relawan, Roy Edison Maningkas menanggapi tuduhan bantuan sosial (Bansos) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebab, banyak beranggapan Bansos itu sebagai bentuk intervensi untuk memenangkan pasangan nomor urut dua Prabowo-Gibran. 

Roy menegaskan bahwa penyaluran bansos sejatinya merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyatnya bukan unsur politik. 

Ia pun menyayangkan ada pihak yang menyesatkan pemikiran rakyat Indonesia terkait Bansos yang disalurkan Presiden RI.

"Jujur kami bingung, kok bantu rakyat dicurigai? Program Bansos kan tidak kali ini saja. Sudah beberapa kali dilakukan. Kenapa baru sekarang protes," ujar Roy saat dikonfirmasi, Selasa (16/1/2024). 

Baca juga: Kunjungi Pasar Segiri Kaltim, Anies Janji Bansos Tak Dihentikan Justru Ditambah

Menurut Roy, Bansos yang disalurkan oleh Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Apalagi dua hal yang ia sampaikan memiliki makna yang berbeda karena Bansos merupakan tanggungjawab pemerintah membantu rakyatnya.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan pemilu. Bansos dilaksanakan memang karena masyarakat membutuhkan. Baik dampak covid-19 atau dampak dari el nino. Ini yang harus dipahami," jelas Roy. 

Roy menerangkan, Bansos memiliki dampak positif karena mampu memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat yang ekonomi sulit. 

Selain itu juga membantu masyarakat agar bisa mengelola hasil dari bantuan sosial sehingga mampu melanjutkan kehidupannya. 

"Bansos buat rakyat, untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari," terangnya. 

Oleh karena itu, Roy memastikan Bansos yang diberikan Presiden Jokowi sebagai bentuk manuver memenangkan Prabowo-Gibran adalah hal yang keliru.

Baca juga: Bansos Diminta Tak Dibagi saat Masa Kampanye, Anies: Kita Ikuti Kebutuhan Masyarakat

Bahkan ia menyayangkan penyebar informasi hoaks tersebut yang menyebut Bansos untuk menangkan Prabowo-Gibran gunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Program Bansos itu kan pasti melibatkan Kementerian Sosial yang menterinya itu ibu Risma dan paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial. Kita tahu ibu Risma itu kader PDIP yang mendukung pak Ganjar. Jadi kalau ada tudingan pak Jokowi bermanuver ke paslon capres 02 itu engga benar," katanya.

"Logika yang dipakai terbalik karena itu kan program pemerintah. Kalau pak Jokowi mau berpikir ego ditahan saja Bansosnya, nanti bisa dikira itu program dari menterinya PDIP, tapi kan tidak, sudahlah pakai pikiran dan hati bersih saja enggak usah tuduh tuduh," tambahnya.

Tudingan ini muncul setelah adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartanto beberapa waktu lalu.

Padahal, ketiga orang tersebut adalah Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kebetulan adalah ketua umum partai.

"Pertemuan itu hal yang wajar. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Karena bisa saja hubungan kerja antara Presiden dan menteri,", tutur Roy. 

Kepastian Bansos

Presiden Jokowi juga meminta pihak kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penyaluran bansos untuk memastikan distribusinya.

Pemerintah di tahun 2024 ini menyalurkan beragam bansos dari mulai program keluarga harapan (PKH), BLT El Nino, bantuan pangan non tunai (BPNT) serta beras 10 kg dan juga bantuan lainnya.

Adanya usul untuk menghentikan penyaluran bansos selama Pemilu 2024, karena dikhawatirkan dijadikan sebagai komoditas politik.

Usul tersebut ditepis, sebab bansos merupakan program pemerintah untuk membantu rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR.

“Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” kata Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Ari juga mengatakan bahwa sasaran program bansos jelas, ada data nama serta alamat. Penyaluran bantuan juga melibatkan pemerintah pusat dan desa.

“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” tuturnya. (*)