Wakil Ketua TKN Bantah Bansos dari Presiden Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Tudingan ini muncul setelah adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartanto beberapa waktu lalu.

Padahal, ketiga orang tersebut adalah Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kebetulan adalah ketua umum partai.

"Pertemuan itu hal yang wajar. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Karena bisa saja hubungan kerja antara Presiden dan menteri,", tutur Roy. 

Kepastian Bansos

Presiden Jokowi juga meminta pihak kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penyaluran bansos untuk memastikan distribusinya.

Pemerintah di tahun 2024 ini menyalurkan beragam bansos dari mulai program keluarga harapan (PKH), BLT El Nino, bantuan pangan non tunai (BPNT) serta beras 10 kg dan juga bantuan lainnya.

Adanya usul untuk menghentikan penyaluran bansos selama Pemilu 2024, karena dikhawatirkan dijadikan sebagai komoditas politik.

Usul tersebut ditepis, sebab bansos merupakan program pemerintah untuk membantu rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR.

“Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” kata Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Ari juga mengatakan bahwa sasaran program bansos jelas, ada data nama serta alamat. Penyaluran bantuan juga melibatkan pemerintah pusat dan desa.

“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” tuturnya. (*)