Pilpres 2024

Debat Ketiga Pilpres 2024, Momen Anies Baswedan Pertanyakan Standar Etika Menurut Prabowo Subianto

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mempertanyakan standar etika dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Editor: PanjiBaskhara
YouTube KPU RI
Capres Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan (Kanan) dengan Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto (Kiri) dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Saat itu, Anies Baswedan mempertanyakan standar etika dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. 

"Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP sehingga kita aman,"tuturnya.

Lalu, caranya apa?

Kata Anies, dengan menata utangnya dan memperbesar GDP-nya.

Tak kalah penting yaitu melakukan pengembangan skema-skema lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk keterlibatan swasta.

Pada kesempatan itu Anies juga menekankan memastikan, adanya perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan perkuat GDP Indonesia, di samping mengurangi kebocoran pajak.

Cara Menghindari Intervensi Kedaulatan Indonesia Dampak Utang Luar Negeri Menumpuk

Salah satu pertanyaan dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023) singgung soal kebijakan setiap capres dan cawapres, untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia, dampak utang luar negeri yang terus bertambah.

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyebut ada dua hal yang bisa dilakukan guna menghindari potensi tersebut.

Keduanya, jelas Anies Baswedan, ialah dengan menata utang dan memperbesar Produk Domestik Bruto (GDP).

"Yang tidak kalah penting adalah melakukan pegembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk pelibatan swasta" jelas Anies Baswedan.

Adapun untuk memperkuat GDP, kata Anies Baswedan, salah satunya bisa diwujudkan dengan memastikan adanya perluasan wajib pajak.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat GDP, tetapi juga mengurangi kebocoran pajak.

Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu lantas menegaskan sekalipun berutang, sebaiknya utang itu digunakan untuk aktivitas produktif.

"Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan non-produktif, misalnya dipakai untuk membeli alutsista bekas" tegasnya.

Penataan Ulang Institusi Keamanan

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved