BEM Universitas Andalas Padang Ragukan Kepemimpinan Gibran, Muda Tapi Bukan Representasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Meski tahapan Pemilu Presiden sudah memasuki masa kampanye dan masa debat, namun penolakan dinasti politik dan pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terus bergulir dari kalangan mahasiswa. 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (UNAND) Padang, Sumatera Barat, kembali menegaskan penolakan terhadap praktik politik dinasti yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi dan keluarganya.

"Kami BEM Universitas Andalas sangat menyayangkan dan juga menolak adanya praktik politik dinasti yang dilakukan oleh presiden Jokowi," kata Yodra Muspierdi, Ketua BEM UNAND.

Ia menilai praktik politik dinasti yang dibangun presiden Jokowi membuat demokrasi Indonesia tercoreng.

Menurutnya, hakikat demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan oleh kekuasaan dan untuk menjaga kekuasaan itu sendiri.

BEM kampus berjas almamater hijau itu tegas menolak upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan presiden Jokowi.

"Bagi kami Gibran bukan representasi anak muda meski usianya muda, tapi justru kami tidak yakin dia mampu memimpin anak muda," ucapnya.

Baca juga: Dipuji Usai Debat Setelah Sebelumnya Diremehkan, Gibran: Makanya Bikin Berita Jangan Jelek Terus

Yodra juga menilai proses Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dilakukan dengan cara yang tidak beretika.

"Pencalonan Gibran jelas menyalahi etika bernegara dan sangat dipaksakan," ucapnya.

BEM Universitas Andalas juga menyoroti terkait narasi yang digaungkan ke publik bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah satu-satunya calon wakil presiden yang mewakili anak muda.

Baca juga: Gibran Disebut Tampil Mengesankan dan Unggul dari Pesaingnya Saat Debat Cawapres

BEM Universitas Andalas, kata Yodra, berharap agar presiden Jokowi tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk ikut cawe-cawe dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

"Presiden Jokowi dulu pernah ngomong ikut cawe-cawe, ini menandakan bahwa presiden tidak netral. Dan kita menuntut dan akan gaungkan terus bahwasanya presiden sebagai kepala negara harus netral," pungkasnya.