Salat Jadi Bahan Candaan Zulkifli Hasan, Timnas AMIN: Tak Pantas!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Mustofa Nahrawardaya menegaskan, candaan Mendag Zulkifli Hasan bahwa belakangan ini orang diam saja dan tak menyebut “Amin” setelah imam membaca Alfatihah dan tahiyat akhir dengan dua jari sebagai kecintaan orang pada Prabowo Subianto, di video yang lagi beredar luas, sebagai candaan yang tak pantas.

“Bahasa dan gesture dalam video tersebut tidaklah pantas dilakukan oleh politikus liberal sekalipun. Karena di negara kita, setiap pemerintahan menyerukan himbauan untuk menghindari sentimen SARA, apapun itu bentuk dan variannya,” kata Tofa, Rabu (20/12).

Saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Selasa (19/12), Mendag yang juga Ketum PAN ini bercerita saat keliling ke daerah sering menjumpai jamaah yang diam setelah imam baca Alfatihah. Kemudian Zulhas juga mengatakan ada yang duduk tahiyat menunjuk menggunakan dua jari.

“Saya keliling daerah, Pak Kiai. Sini aman, Jakarta nggak ada masalah, yang jauh-jauh ada lho yang berubah. Jadi kalau salat Maghrib baca, 'waladholin... ', Al-Fatihah baca 'waladholin..' Ada yang diem, pak. Lho kok lain," ujar Zulhas. “Ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu," imbuhnya.

Tofa menjelaskan, tidak paham, apakah perilaku tersebut spontan, atau terbawa oleh lingkungan koalisi.

Yang pasti, ujarnya, peristiwa sebelumnya yang terjadi di sana, sepatutnya jadi bahan renungan, yakni soal pemilihan diksi 'Ndhasmu' oleh Prabowo yang akhirnya menyebabkan banyaknya balasan ujaran kebencian akibat perilaku tak pantas itu. 

“Jika alasannya candaan, apakah mungkin ucapan Ketum partai koalisi itu juga candaan? Ini sangat berbahaya,” katanya.

Di tahun politik, lanjut Tofa, debat, diskusi, berbeda pandangan adalah hal biasa di publik.

Hal itu dalam rangka edukasi politik lima tahunan. Namun jika sampai keluar ucapan diikuti gestur tangan seperti yang dilakukan pejabat negara, tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi publik.