Capres Anies Baswedan: Software Aplikasi Pemerintah Diintegrasikan, Tapi Bukan Sentralisasi

"Problemnya, ketika utangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif" terang Anies Baswedan, pada Selasa 19 Desember 2023.

Masalah kedua, ujar dia, pemanfaatan utang itu yang banyak bocor.

"Itu masalah. Tetapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Kemudian terkait utang ini, rasio utang kita itu ada ambang batasnya."

"Saat ini rasionya sekitar 37 persen dari GDP (produk domestik bruto) kita. Sekitar Rp8000 triliun" papar Anies Baswedan.

Anies menargetkan rasio utang itu bisa diturunkan menjadi di bawah 30 persen.

"Bagaimana caranya? Pertama, utangnya dikecilkan. Kedua, GDP-nya dibesarkan. Kedua cara ini akan membuat rasio utang menjadi 30 persen" terang Anies Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin GDP-nya dibesarkan, sehingga rasio utang menjadi turun.

"Lalu memastikan rasio utangnya dipakai untuk kegiatan yang produktif. Dan, diawasi dengan baik, sehingga utang itu tidak bocor."

"Ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga nanti memberi manfaat kepada semua" pungkasnya.

Soroti Pembangunan Manusia di Luar Jawa dan Sumatera Tak Merata

Anies Baswedan menyoroti tidak meratanya pembangunan kualitas manusia di luar pulau Jawa dan Sumatera.

Anies Baswedan menyebutkan, bila indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah selain kedua pulau tersebut masih jauh tertinggal.

"Tahun 2022 IPM di Jawa dan Sumatera angkanya 74 persen, sedangkan 10 tahun yang lalu 69 persen. Tapi kalau kita lihat Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, baru di tahun 2022 ini menyentuh angka 69 persen," papar Anies Baswedan

Anies Baswedan menekankan bukan angka yang menjadi persoalan, namun waktu pembangunan itu sendiri.

Daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai angka IPM yang setara dengan kedua pulau itu di masa lalu.