Timnas AMIN: Kemajuan Jakarta Bisa Melambat Jika Gubernur Ditunjuk Presiden

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyebut perkembangan Kota Jakarta akan melambat apabila Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) soal Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang dipilih oleh Presiden disahkan.

Juru Bicara Timnas AMIN Marco Kusumawijaya menuturkan keputusan RUU tersebut merampas hak yang sangat mendasar dari 6 juta suara masyarakat di Jakarta.

"Menurut saya adalah persoalan yang berbahaya bagi Jakarta. Jakarta akan lambat pertumbuhannya karena nanti penjabatnya tidak akan merasa bertanggung jawab," jelas Marco, Jumat (8/12/2023).

Dia menilai, akan banyak kekurangan jika gubernur dipilih oleh Presiden yang nantinya bertempat di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Pengamat Minta DPR tidak Politisasi RUU PPRT, karena Berpotensi Benturkan Negara dengan PRT

"Kalau nanti Jakarta butuh ini, butuh itu harus tanya dulu Presiden yang ada di IKN. Akan lambat dan tentu kita tidak akan mau. Makanya ayo kita tolak," jelas dia.

Marco mengatakan, meski dalam RUU DKJ menyebut Jakarta adalah pusat ekonomi nasional dan kota global, tetapi nyatanya lebih dari itu.

"Jakarta juga pusat kebudayaan. Kita direduksi hanya menjadi pusat ekonomi. Reduksi ini juga sekadar mengatakan apa yang sudah menjadi kenyataan. Yang paling bahaya adalah terjadi kelambatan dalam segala macam urusan dan konflik-konflik yang tidak berkesudahan," imbuhnya.

"Pemerintah yang ditunjuk tidak akan berwibawa pada rakyat dan tidak akan ada dinamika jika tidak ada perdebatan. Tak ada inovasi, perkembangan gagasan padahal kita sudah terbiasa (dengan perdebatan)," ucap dia.

Dia menyebut, perdebatan itu yang membuat Jakarta dapat berkembang pesat karena mendapat masukan dari berbagai sisi jika diambil sisi baiknya.

Aktivis Ramal Jakarta Rusuh jika RUU DKJ Disahkan

Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berpotensi chaos atau menimbulkan kekacauan karena dianggap berpolemik.

Salah satu klausul yang menimbulkan pertentangan adalah, sosok Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk Presiden dengan mempertimbangkan pendapat DPRD, tanpa melewati proses Pilkada.

Aktivis Pro Jakarta Ervan Purwanto mengatakan, DPR RI tidak perlu tergesa-gesa membahas RUU DKJ tersebut.

Baca juga: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Marco Kusumawijaya: Pengendalian Buruk, Lebih dari Kolonialisme

Apabila pembahasan dipaksakan, dia menilai bisa berpotensi rusuh di tengah masyarakat.