Perangkat Desa Dukung Paslon Pilpres 2024, Jubir Anies: Hanya Bisa Dilakukan Pemerintahan Berkuasa

WARTAKOTALIVE.COM - Sikap politik delapan organisasi kepala desa yang mendukung pasangan calon (Paslon) Pilpres 2024, yakni Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, ditengarai akan merusak sportivitas Pilpres.

Perangkat desa itu menggelar acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023), lalu mengundang Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Juru bicara Anies Baswedan Tatak Ujiyati menegaskan, mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN untuk memilih capres tertentu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Mobilisasi ASN untuk milih capres tertentu begini hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan berkuasa" ujarnya, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Musni Umar Tarik Dukungan Karena Jokowi Berubah, Kini Pindah ke Anies Baswedan

Tatak pun mengibaratkan keterlibatan atau dukungan aparat pada Prabowo-Gibran ini seperti wasit yang juga ikut main bola, dan berpotensi merusak permainan.

"Wasit kok ikut main bola. Rusak Permainan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya,Juru bicara Anies Baswedan Surya Tjandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon (Paslon), merupakan tindakan berbahaya, sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI.

"Ini merupakan tindakan berbahaya dan kami mempertimbangkan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu sebagai pembelajaran bagi kita semua, termasuk kami sendiri di Tim AMIN (Anies-Cak Imin),” katanya, Selasa (21/11/2023).

Dia juga menyayangkan perilaku cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

"Kami juga menyayangkan perilaku Pak Gibran terkait peristiwa ini, yang lagi-lagi memberi bukti untuk rakyat harus peduli dan secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan pemilu tahun depan,"

"Khususnya terkait pengerahan perangkat negara ke dalam kepentingan politik sesaat untuk kekuasaan semata" ungkapnya Surtjan, panggilan akrabnya.

Menjaga netralitas politik perangkat desa, lanjut Surtjan, penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti.

“Netralitas perangkat desa krusial untuk tersedianya pelayanan publik yang efisien dan adil. Ia juga membantu mencegah diskriminasi dan memastikan keputusan dibuat sepenuhnya berdasar meritokrasi, bukan favoritisme dan pengaruh,” ujarnya.

Dengan kata lain, ujarnya, integritas adalah tiang pancang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum.

“Sayangnya persis ini yang secara terang benderang sedang dilanggar oleh Pak cawapres tanpa malu sedikit pun,” tegas Surtjan.