Pilpres 2024
KIPP Desak Bawaslu RI Tegas Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran, Kaka Suminta: Ini Mobilisasi Nekat
Penguasa saat ini sudah nekat, mereka berani memobilisasi kepala desa secara terbuka di GBK untuk dukung Prabowo-Gibran. KIPP: Ini Edan!
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Valentino Verry
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersikap tegas atas mobilisasi kepala desa mendukung ke Prabowo-Gibran.
"Satu kata yang saya munculkan saat melihat itu. Ini nekat ketika mobilisasi aparat desa yang jelas-jelas mendukung salah satu capres," jelas Kaka Suminta, Selasa (21/11/2023).
Baca juga: Kedapatan Ikut Kampanye Politik, Siap-siap Kepala Desa Terancam Mendekam di Penjara
Seperti diketahui, Sabtu (18/11/2023), di GBK digelar acara bertajuk Desa Bersatu, yang sangat politis.
Ribuan kepala desa deklarasi dukungan pada Prabowo-Gibran setelah dijanjikan dana desa Rp 5 miliar, jika menangi Pilpres 2024.
Menurut Kaka, aparat perangkat desa harus bisa menjaga pemilu jujur dan adil.
Dalam pemilu ada hal boleh dan tidak boleh tidak dilakukan perangkat desa.
"Sejauh ini saya belum dengar pendapat Bawaslu. Seharusnya itu sudah ada," ucapnya.
"Apakah kegiatan demikian dibolehkan dalam tahapan pemilu saat ini jelang tahapan kampanye? Sebab saat ini masuk tahapan sosialisasi," imbuhnya.
Baca juga: Netralitas Pendamping Desa Diragukan, Presiden Jokowi Diminta Berikan Perhatian Serius
Menurut Kaka, Bawaslu harus menyatakan apakah kegiatan tersebut termasuk sosialisasi ataukah kampanye.
"Dari hal-hal seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan pemilu," ucapnya.
"Iya, terkait soal pengerahan massa semacam itu harus ada catatan tegas agar tidak menimbulkan pengulangan," ungkapnya.
Sebab, kata Kaka, dalam peristiwa itu ada ribuan kepala dan perangkat desa. Ini termasuk bukan kumpulan biasa.
Ini juga bukan sosialisasi. Bawaslu harus nyatakan, apakah ini pelanggaran undang undang Pemilu.
Baca juga: Tepis Isu Dominasi, Guru Besar Unpad: TNI/Polri Harus Netral di Pilpres 2024
"Sebagai kepala desa punya hak berorganisasi tapi harus diingat ada koridor yang harus dipatuhi," katanya.
"Terutama saat pemilu seyogianya justru diabdikan untuk support sistem demokrasi dan bukan ke Paslon," imbuhnya.
Pilpres 2024
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)
Sekjen KIPP Kaka Suminta
kepala desa
Prabowo-Gibran
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.