Anwar Usman Misterius tak Hadiri Pelantikan Ketua MK, Suhartoyo Janji Kembalikan Kepercayaan Publik

Hal ini diumumkan oleh juru bicara MK, Fajar Laksono dalam acara pelantikan yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/11/2023).

"Memutuskan menetapkan keputusan MK tentang pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Pertama, menetapkan Dr. Suhartoyo. SH.,MH, sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028," kata Fajar dikutip dari YouTube MK.

Fajar mengatakan setelah dilantik, Suhartoyo wajib mengucapkan sumpah di hadapan hakim MK.

"Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan," kata Fajar.

Suhartoyo pun lalu mengucapkan sumpah di hadapan hakim MK dan Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie yang turut hadir dalam acara pelantikan tersebut.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti dengan nusa dan bangsa," kata Suhartoyo di depan hakim MK.

Setelah mengucapkan sumpah, Suhartoyo pun menandatangani dokumen pengesahan pelantikan dirinya sebagai Ketua MK dan dilanjutkan oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra dan hakim konstitusi lainnya.

Suhartoyo resmi menjadi pengganti Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan membaca sumpah jabatan hari ini, Senin (13/11/2023).

Usai pembacaan sumpah tersebut, Suhartoyo menyatakan akan mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK setelah fase krisis yang dihadapi MK.

"Kami memahami bahwa ada ekspetasi dan harapan tinggi yang dibebankan di pundak saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mahkamah," katanya, dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Suhartoyo bersama dengan Saldi Isra dan hakim konstitusi lainnya telah bersepakat untuk saling bahu membahu membangun kepercayaan publik dan marwah MK.

"Bersama dengan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, professor doktor Saldi Isra dan juga Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi lainnya, kami telah meneguhkan komitmen bersama."

"Untuk saling bahu membahu dalam membangun kembali kepercayaan publik dan marwah Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman seperti termaktub dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945," ungkap Suhartoyo.

Apalagi, kepercayaan publik itu sangat diperlukan oleh MK menjelang penanganan sengketan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Terlebih lagi, kepercayaan publik dimaksud sangat kami perlukan menjelang penanganan sengketa hasil pemilihan umum tahun 2024," tuturnya.