Jusuf Kalla Soal Polemik Hotel Sultan Seharusnya Pemerintah Utamakan Pengusaha Pribumi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menanggapi polemik pengosongan Hotel Sultan, Jusuf Kalla (JK) menilai pemerintah seharusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

Menurutnya, sengketa hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini mengungkapkan, saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi.

Sejumlah alasan pembenaran diutarakan kedua belah pihak.

Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

Menurut JK hal itu tidak adil dan tidak berpihak pada kepentingan nasional.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Beraktivitas di Hotel Sultan Akan Dipidana, PPKGBK Sebut Sudah Bekukan Izin Sejak 4 Oktober

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan.

Ia menilai, Hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi dalam hal akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Sementara saat itu belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Kasus Rempang dan Hotel Sultan

Menurut JK, kebijakan pemerintah terkait hotel Sultan mirip dengan kasus Rempang di mana pemerintah lebih mengutamakan asing daripada pribumi.

JK berharap agar pihak pemerintah dapat lebih bijak dalam melihat persoalan tersebut. JK tidak ingin pemerintah lebih mengutamakan orang asing.

"Jangan pula terjadi kayak di Rempang, untuk kepentingan asing maka rakyat yang ada di situ diusir dari tempatnya. Kalau itu terjadi maka bisa dikatakan kita lebih mementingkan pengusaha asing. Padahal mestinya bisa membantu pengusaha pribumi seperti untuk pengelolaan Hotel Sultan, karena buktinya di IKN bisa sampai 195 tahun", ungkap JK.