Berita Nasional
Jokowi Minta Menkeu Bayar Utang ke Bulog Rp 16 Triliun, Sri Mulyani: Tunggu Hasil Audit Dong
Menkeu Sri Mulyani pastikan bayar tagihan Bulog senilai Rp 16 triliun yang diminta Presiden Jokowi, tapi harus tunggu hasil audit BPKP dulu.
Menjawab permintaan Presiden, Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak bisa asal bayar tagihan Bulog tersebut.
"Soal tagihan itu, mekanisme kami dengan Bulog dan Bapanas, akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin
Sri Mulyani akan meminta BPKP untuk melakukan audit lebih cepat agar utang Bulog dapat segera dilunasi. Menurut dia, audit yang akan dilakukan BPKP tidak akan ada hambatan.
Selain itu, Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggaran dari impor beras dan operasi pasar.
• Sri Mulyani Dikabarkan Bergabung dengan Tim Sukses Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid: Masih Sebatas Isu
"Ini harusnya tidak ada masalah. Bulog Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar," ujarnya.
Tanggung bea masuk beras impor
Pemerintah memutuskan untuk menanggung bea masuk beras impor senilai Rp 450 per kilogram.
Airlangga mengatakan, bea masuk beras impor ini menjadi salah satu topik yang dibahas bersama Presiden Jokowi.
Nantinya, menurut Airlangga, bea masuk yang dibebaskan itu akan diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Tadi dibahas terkait dengan insentif yang diberikan, utamanya pembebasan bea masuk beras. Nanti akan diberikan Kemenkeu," ujar Airlangga.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa pembebasan bea masuk untuk beras impor sebagai langkah intervensi agar harga beras kembali normal.
Terlebih, menurutnya, kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini mendekati Rp 16.000. Lewat pembebasan bea masuk beras impor, Arief meyakini harga beras pun akan lebih terjangkau.
Kendati demikian, pembebasan bea masuk ini tidak berlaku untuk seluruh beras impor.
Arief mengatakan, hanya 1,5 juta ton yang dibebaskan.
"Enggak semua, hanya 1,5 juta ton," kata Arief.
Sebagai informasi, harga beras terus meningkat dalam beberapa bulan belakangan.
Dosen Muhammadiyah: Bendera One Piece Bukan Ancaman Kedaulatan Negara |
![]() |
---|
Alarm Darurat, Ekonom Sebut Masyarakat RI Mulai Hidup Dengan Utang |
![]() |
---|
Terungkap Ini Kegiatan Tom Lembong Saat Bebas dari Penjara |
![]() |
---|
Berolahraga dengan Cara yang Menyenangkan, 1.500 Anak Ikut KUN Kid Marathon |
![]() |
---|
Jokowi Dinilai Lebih Pilih Kaesang, Gibran Disarankan Ambil S2 untuk Tingkatkan Kualitas Diri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.