Pilpres 2024

PSI Dorong Pelanggaran HAM Berat Masuk Visi Misi Prabowo, Kaesang: Intinya untuk Kemajuan Indonesia

Hingga saat ini hanya pasangan Prabowo-Gibran yang tidak memasukan visi misi penyelesaian HAM berat di masa lalu untuk kampanye Pilpres 2024.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Sigit Nugroho
wartakotalive.com, Alfian Firmansyah
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep mendatangi kediaman Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023) 

Masalahnya, pemerintahan Jokowi sudah agak pecah saat itu karena Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan.

"Jadi satu (Nasdem) sudah mulai, tapi tidak keluar dari pemerintah. Tapi maksudnya koalisi pemerintah ini beda-beda. Itu bulan Februari," katanya. Pertahankan rekonsiliasi Anis menyebutkan, Jokowi setuju dengan ide koalisi besar demi mempertahankan rekonsiliasi.

Walhasil, Anis menyarankan kepada Jokowi untuk mengumpulkan semua yang tersisa dari pemerintahan ke satu koalisi yang sama.

Jokowi pun kala itu disebut menyetujui ide Anis Matta untuk menciptakan koalisi besar.

"Dan beliau mengatakan, 'ini ide yang luar biasa. Kalau begitu silahkan coba ngobrol sama para pimpinan partai'. Kita cuma punya niat baik," tutur Anis.

Selanjutnya, Anis bergerak dengan mengajak Prabowo bicara di bulan yang sama dan saat Ramadhan 2023.

Mereka berbincang-bincang di kantor Kementerian Pertahanan.

Namun, secara tiba-tiba, PDIP yang juga masuk rencana koalisi besar tiba-tiba mendeklarasikan Ganjar sebagai capres.

Baca juga: Perang Hamas vs Israel, Anis Matta: Pas Pilih Prabowo Sebagai Presiden karena Paham Geopolitik Dunia

"Tapi di luar dugaan kita ini, tiba-tiba satu hari jelang Lebaran, PDI-P tiba-tiba mengumumkan Ganjar sebagai capres," jelasnya.

Melihat kejadian itu, Anis kembali bertemu Jokowi. Dia bertanya kepada Jokowi, apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan bagaimana nasib dari koalisi besar ini.

Sebab, tidak bisa dimungkiri sudah ada penjajakan kepada PDIP untuk membentuk koalisi besar.

Rupanya mengajak PDIP masuk ke koalisi besar tidak berhasil. Anis tidak ingin berbicara secara mendetail perihal ini.

"Mungkin teman-teman PDIP juga punya pertimbangan yang lain yang kita tidak tahu secara persisnya. Yang jelas ide koalisi besar ini tidak berhasil," kata Anis.

"Jadi saya bicara ke Pak Presiden, 'Pak, kalau begitu, ini sudah jadi tiga kelompok kabinet Bapak ini. Nasdem sudah punya capres sendiri. PDIP sudah punya capres sendiri. Jangan-jangan jadi empat lagi ini'," sambungnya.

Anis mengaku mengusulkan kepada Jokowi untuk tidak mencoba memaksakan pasangan calon pada Pilpres 2024 hanya menjadi dua.

Sebab, koalisi di dalam pemerintahan sendiri saja sudah pecah. Dia menyarankan kepada Jokowi agar membiarkan pemilih yang memiliki ide lain untuk berekspresi.

"Biarlah orang yang nolak Bapak mungkin yang misalnya di pemilih Anies Baswedan, beri ruang mereka untuk berekspresi. Dan kalau Mas Ganjar ini kalau masih ada jalan untuk ketemunya, supaya ada dalam koalisi besar, itu lebih bagus," imbuh Anis. (*)

(Wartakotalive.com/DES/Kompas.com)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved