Rancang RUU PBJ hingga Optimasi New Platform, LKPP Pastikan Produk Dalam Negeri Kuat Bersaing

Rasanya di Indonesia pasti tau kalau pemerintah setiap tahun akan belanja komputer, belanjanya juga besar.

Nah itu yang kami coba dikonsilidasikan. Jadi sejak tahun ini, kami coba mengumpulkan data belanja komputer dengan speknya, lalu volumenya itu sudah diketahui kira-kira berapa, dan itu kemudian diproses. Sehingga harganya akan lebih baik. Belanja satu sama belanja 100 sudah beda.

LKPP "menghasilkan" RUU (Rancangan Undang-Undang) PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) Publik, apa perbedaannya dengan Perpres (Peraturan Presiden)?

Kalau dilihat dari sisi produk hukumnya, Perpres itu pasti isinya lebih teknis, bicaranya mengenai operasional pengadaan, misalnya mau lelang, atau mau lewat purchasing dan sebagainya.

Tapi kalau di Undang-Undang, kami mengontrol sesuatu yang lebih normatif. Nah di RUU ini sebetulnya jiwanya adalah bagaimana sekarang bersama-sama lebih fokus lagi kepada PDN (produk dalam negeri).

Karena belanja pemerintah kan cukup besar tuh, orientasinya kepada impor yang di dalam (negeri) enggak akan pernah maju.

Maka sekarang didorong, kalau perlu bahasanya mungkin ya dipaksa, supaya terbiasa untuk belanja PDN.

Kemudian, mengenai UMK, nah ini peluangnya, kesempatannya created di dalam Undang-Undang, supaya belanja itu mengarah kepada yang lokal. Kalau rapat, belanja makanannya dari toko-toko sekitar.

Jadi bukan harus rumah makan besar dan sebagainya.

Yang ketiga ini justru ruh yang paling mentrasformasi yakni digitalisasi. Kalau kemarin baru bicara membuat proses itu secara elektronik, kalau sekarang bicaranya digital, data, integrasi, sharing data dan lainnya.

Itu menjadi ruhnya, kenapa penting? Karena dengan adanya integrasi data ini, maka kita semua, pemerintah, publik, masyarakat, selain bisa melihat, bisa juga memanfaatkan.

Misalnya kaya tadi ya, contohnya tiap tahun belanjanya komputer, dan bisa dilihat komputer itu yang lokal itu sangat terbatas, itu kan bisa men-trigger (memacu) industri.

Dalam RUU tersebut, bagian mana yang "memaksa" untuk menggunakan produk UMKM?

Ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi UMK sendiri, kami buka seluasnya akses mereka untuk masuk ke dalam pasar pengadaan melalui sistem yang dibangun.

Jadi kalau misalnya dulu mungkin agak sedikit ribet, dalam arti harus banyak informasi yang disampaikan, sekarang lancar lewat katalog.