LKPP Ciptakan Beragam Inovasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM

WARTAKOTALIVE.COM, SETIABUDI - Pelaksana tugas Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa menggaransi inovasi yang digagas pihaknya bertujuan untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Tanah Air.

Sarah, yang juga menjabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP memaparkan inovasi-inovasi apa saja yang sudah dan akan dilakukan LKPP.

Berikut wawancara seri terakhir Warta Kota bersama Sarah.

Wawancara eksklusif Warta Kota berlangsung, Jumat (13/10) lalu, di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan:

Inovasi lain yang dilakukan LKPP berupa katalog elektronik, bisa dijelaskan mengenai hal tersebut?

Ide dasarnya adalah membangun sistem sesuai dengan kebutuhan, jadi dalam arti, awal pembangunan sistem itu kebutuhannya kalau pengadaan harus lelang, maka yang dibangun untuk memberikan transparansi, dan kemudahan.

Tapi kemudian berkembang, pemerintah melihat kalau untuk konstruksi (sistem itu) sudah pas tapi untuk belanja barang agak ribet ya, apalagi barang-barang yang rutin.

Nah karena itu kami buka lagi nih e-katalog. Kami merasa itu kan belanja ya, perencanaannya bagaimana sih sebelum belanja? Kami buat lagi sistem yang baru.

Itu semua yang menjadi fokus dalam "new platform".

Intinya integrasi sistem baik di dalam konteks pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan, kemudian sistem ini, terintegrasi dengan sistem di tempat lainnya.

Misalnya, data tentang pelaku usaha, masuk ke pengadaan, tapi kalau saya bisa mengambil data pelaku usaha itu di hulu sana, kan mempercepat proses.

Artinya proses pengadaan akan lebih cepat lagi, itu nanti akan bertahap terutama untuk katalog selain memang program besarnya pemerintah, kami juga ingin lebih fleksibel, lebih enak dipakai, lebih kuat secara security-nya.

Jadi kalau dibayangkan, new platform itu seperti satu kawasan begitu. Istilahnya kami sedang merintis kawasan SCBD, sedang membangun gedung-gedungnya.

Baca juga: Rancang RUU PBJ hingga Optimasi New Platform, LKPP Pastikan Produk Dalam Negeri Kuat Bersaing

Kapan sistem itu diluncurkan?

Kami berencana tanggal 7 dan 8 November, pas ada Rakornas (Rapat koordinasi nasional) untuk pengadaan barang dan jasa.

Memang ini digelar rutin setiap tahun, tapi tahun ini dibuat berbeda.

Tahun ini kami akan me-launching produk UMKM yang memang sekarang itu lebih terintegrasi. Jadi ada RUU (Rancangan Undang-Undang)-nya, itu sudah mengakomodir sistem, kami juga akan me-launching sistemnya, dan akan diperkuat dengan orang-orangnya, termasuk kami ingin menilai teman-teman kementerian, pemerintah daerah, yang memang sungguh belanja-belanja dari PDN (produk dalam negeri).

Terkait RUU, sekarang posisinya tugas dapur kami di LKPP sudah selesai, sesuai dengan target.

Kami sudah menyampaikannya ke sekretariat negara karena RUU ini akan disampaikan kepada bapak Presiden (Joko Widodo).

Harapannya memang sebenarnya ditargetkan akhir tahun ini bisa selesai. Kami kira-kira setengah tahun sudah persiapan, sosialisasi dan sebagainya, maka kemudian bisa jalan, sambil persiapan semua teknisnya.

Harapan setelah RUU PPJ ini disahkan, kemudian new platform diluncurkan?

Harapan tentunya semua yang kami lakukan ini akan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, untuk LKPP sendiri, tujuan kami adalah melayani, jadi kalau memang sistem kami itu cocok, luar biasa untuk kami. Karena itu banyak sekarang yang akan dibuat, agar pelayanan itu lebih simpel, harapan masyarakat juga tentunya terpenuhi, ya tentu pada akhirnya kami ingin membuat masyarakat lebih sejahtera dengan adanya kontribusi dari LKPP ini. (m41)