Dukung Program Prioritas DKI Jakarta, DPRD Setujui Alokasi Pangan Murah Bersubsidi Rp985 Miliar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kasus stunting pada anak atau gangguan pertumbuhan karena kurangnya asupan gizi seimbang menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Diharapkan program pangan murah bersubsidi mampu menekan dan mengatasi masalah stunting yang terjadi.

Dalam pembahasan Raperda APDB tahun 2024, Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui alokasi anggaran program pangan murah bersubsidi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) sebesar Rp985 miliar. Besaran itu diperuntukan untuk 924.332 penerima manfaat.

Baca juga: DPRD Minta Keseriusan Penanganan Sampah Demi Kurangi Beban TPA Bantargebang

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina tak menampik bila program pangan murah bersubsidi beberapa waktu lalu mengalami kendala.

Seperti terjadinya antrean yang panjang, hingga kosongnya stok paket pangan di lapangan.

Oleh karena itu, dia meminta Dinas KPKP sebagai SKPD dan BUMD bidang pangan mampu menjamin ketersediaan stok, sehingga distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Tidak boleh lagi ada penumpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah.

“Saya sependapat betul kalo (anggarannya) bisa ditambah, tapi titik distribusinya supaya ditambah juga,” ujarnya pada rapat pembahasan APBD di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat.

Menjaga Stabilitas Harga

Selain bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, subsidi pangan juga dilancarkan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi barometer kontrol harga pangan di pasaran.

Dalam setiap paket pangan murah bersubsidi masyarakat bisa mendapatkan komoditas beras kualitas premium per lima kilogram dibanderol Rp30 ribu, daging sapi Rp35 ribu per kilogram, daging ayam Rp8 ribu per kilogram, ikan kembung Rp13 ribu per kilogram, telur ayam Rp10 ribu per tray dan susu UHT Rp30 ribu per karton isi 24 pack.

Masyarakat dapat menebus seluruh komoditas tersebut dengan harga Rp126 ribu saja.

Dalam pidatonya pada penyampaian usulan Raperda tentang APDB tahun anggaran 2024 di paripurna DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan enam program prioritas kegiatan anggaran.

Dua diantaranya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan penurunan stunting di Jakarta.

Heru Budi menyampaikan bahwa anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk APBD 2024 sebesar Rp81,58 triliun, mengalami kenaikan sebesar 2,58 persen dari Rancangan Perubahan APBD 2023 sebesar Rp79,53 triliun.