Pemilu 2024

Dukung Pengamanan Pemilu, Imigrasi Jaktim Awasi Keberadaan WNA dan Pengungsi dari Luar Negeri

Rendra Mauliansyah mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas soal adanya potensi dan kerawanan KTP WNI dan WNA yang mirip, dan antisipasinya.

Editor: Feryanto Hadi
Ist
Kakanwil Kumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun berfoto bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Rendra Mauliansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Untuk mengantisipasi keberadaan orang asing dalam rangka pengamanan pemilu 2024, Imigrasi Jakarta Timur menyelenggarakan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Kegiatan kali ini mendatangkan letkol laut agus dari Bais TNI dan bpk Handoko, kesbangpol Kota Jakarta Timur sebagai pembicara.

Kegiatan Timpora ini dibuka oleh Kakanwil Kumham DKI Jakarta,  Ibnu Chuldun, dan dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Rendra Mauliansyah dan para struktural.

Rendra Mauliansyah mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas soal adanya potensi dan kerawanan KTP WNI dan WNA yang mirip, dan antisipasinya.

"Termasuk dalam antisipasi WNA yg berkamuflase dengan skema alibi kawin campur, kerja jurnalis, investasi, dan kegiatan lainnya. Penggungsi dan Penjamin juga turut dibahas dalam proses pengawasan orang asing," ujar Rendra Mauliansyah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/10/2023)

Baca juga: Dirjen Imigrasi Bocorkan Lokasi Terakhir Keberadaan Mentan Syarul Yasin Limpo

Dalam kesempatan tersebut, para camat, lurah, Bin, BNN, TNI / Polri, Satker Imigrasi se-Jakarta, para pengelola apartment dan 14 stakeholder lainnya turut sharing info keberadaan dan kegiatan orang asing.

Rendra Mauliansyah menyebut, data Imigrasi Jakarta Timur hingga awal Oktober 2023, terdapat 7981 orang asing dan 101 orang penggungsi.

"Dan kami telah melaksanakan setidaknya  22 Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap orang asing baik pendetensian, maupun deportasi," ungkapnya

Baca juga: Pastikan Layanan Berjalan Baik, Wamenkumham Tinjau Kantor Imigrasi Jakarta Pusat

Rendra Mauliansyah menambahkan, sinergitas dan kordinasi semua pemangku institusi diharapkan bisa menjaga netralitas dan keamanan penyelengaraan pemilu khususnya terkait keberadaan orang asing.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved