Terancam Sanksi dan Disebut Buzzer oleh Cak Imin, Menag Yaqut: Saya Tak Akan Cabut Pernyataan Saya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Meski terancam sanksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas selaku kader PKB memastikan tidak akan mencabut pernyataannya yang disebut oleh Wakil Ketua Umum PKN Jazilul Fawaid alias Gus Jazil berpotensi membawa dampak perpecahan keharmonisan bangsa.

Bahkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang merupakan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, pernyataan Yaqut adalah omongan seorang buzzeer.

Menanggapi ancaman sanksi dan sindiran Cak Imin, Yaqut Cholil Qoumas bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik.

Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik.

"Ya nggak boleh (politisasi agama), setuju nggak kalian soal politisasi? boleh nggak? saya tanya boleh enggak politisasi agama? engga kan, ya jangan," kata Yaqut di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (2/10/2023).

Menurut Yaqut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik.

Baca juga: PKB Bakal Disiplinkan Gus Yaqut, Komandan Densus 99 GP Ansor Sebut Cak Imin Politisi Baperan

Namun, ia tidak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik.

Karena itu, ia pun mempersilakan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataanya tersebut.

"Jangan gunakan agama untuk berpolitik itu saja ya masa begini juga kemudian ditertibkan ya monggo. Tapi saya nggak akan mencabut pernyataan saya," katanya.

Sebelumnya Menag Yaqut mengingatkan umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Dirinya berpesan agar tidak memilih capres yang asal-asalan dan hanya bermodal ganteng dan bermulut manis.

Baca juga: Menag Yaqut Tegaskan Indonesia Milik Semua Agama, Siapapun yang Ingin Merusak, Harus Dilawan Bersama

Yaqut mengungkapkan hal itu dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah.

Dia mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.

Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta, kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.