Pilpres 2024

PDIP Fokus Menangi Pemilu 2024, Usulan Guntur Soal Jokowi Jadi Ketum PDIP Dibahas Usai Pilpres 2024

Guntur Soekarnoputra sarankan Presiden Jokowi menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP usai tak lagi menjadi Presiden.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Sigit Nugroho
Wartakotalive.com/Yulianto
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara terkait usulan dari Guntur Soekarnoputra sarankan Presiden Jokowi menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP usai tak lagi menjadi Presiden. 

"Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ucapnya.

Ia menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal.

Apalagi tanpa label tersebut, Megawati dan Jokowi tak bisa menduduki kursi pemimpin tertinggi RI.

"Sering terjadi kontradiktif, ada yang mengatakan, presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama (bakal capres)," ucapnya.

"Itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih," tandas Megawai yang pernah menjadi Presiden ke-5 RI.

Menanggapi hal itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menyatakan itu sangat mustahil.

Menurut Ujang, karena AD/ART PDIP yang membuat sistem keputusan memilih calon presiden dari PDIP berada di tangan Megawati Soekarnoputri sepenuhnya.

“Ya isu pengambilalihan Ketua Umum PDI Perjuangan ini kan sudah lama ya," ujarnya, Minggu (1/10/2023).

"Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah 'dipagari' dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati," imbuhnya.

"Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati," lanjut Ujang.

Menurutnya, selama masih ada Megawati, maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.

Menurutnya, meskipun ada keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP.

“Istilahnya 'pemilik saham' PDIP kan Megawati, dan Jokowi bukan salah satu pemilik saham PDIP," katanya.

"Begitu pun soal bahwa kepemimpinan PDIP akan diteruskan oleh trah Soekarno, nah Jokowi bukan trah Soekarno," imbuhnya.

Ganjar, Jokowi, dan Megawati di Rakernas PDIP di Kemayoran.
Ganjar, Jokowi, dan Megawati di Rakernas PDIP di Kemayoran. (HO)

"Megawati pasti akan memberikan atau mendelegasikan kepemimpinan PDIP kepada anak-anaknya untuk melanjutkan estafet trah Soekarno itu," terang Ujang.

Sumber: Warta Kota
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved