Berita Nasional

Gelar Aksi Damai, HMI se-Jakarta Dukung Langkah Bahlil Lahadalia Selesaikan Masalah Rempang

Gelar Aksi Damai, HMI se-Jakarta Dukung Langkah Bahlil Lahadalia Selesaikan Masalah Rempang

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2023) siang. 

Ia menuturkan, polemik yang terjadi di Rempang itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin tidak kondusifnya situasi menjelang Pemilu 2024.

Di sisi lain, Hanifa juga menyoroti berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dari Proyek Rempang Eco-City.

Mulai dari jalannya kesepakatan investasi itu sampai pembebasan lahan milik warga.

“Pengaduan masyarakat mengatakan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak," kata dia.

NCW turut mendapati ada oknum-oknum yang mendatangi masyarakat, membujuk untuk menerima relokasi serta menawarkan lokasi rumah yang strategis, tetapi meminta sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat, lebih bagus lokasinya dan lain-lain.

"Ada oknum yang bermain di situ," ucap Hanifa.

Hanifa pun menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres.

"Rempang Eco City ini kesannya dipaksakan harus rampung penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024," kata dia.

Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil," lanjutnya.

"Bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing," tutur dia.

Relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan, sambungnya, menimbulkan dugaan bahwa hal itu harus dilakukan supaya pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan.

"Dugaan kami ini kenapa Rempang Eco City dipaksakan biar ada uang masuk sebelum Pilpres jumlahnya sekitar 30 persen atau sekitar 50 triliun," katanya.

Apabila Proyek Rempang Eco-City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres, jelas Hanif, akan muncul pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi gelaran Pemilu 2024 mendatang.

"Jangan sampai kami, rakyat melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk Pilpres," tandas dia. 

Diberitakan sebelumnya, konflik di Pulau Rempang menyita perhatian dari berbagai pihak termasuk media asing.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved