Tanggapi Konflik Rempang-Galang, Raja Kesultanan Riau-Lingga Sampaikan Titah, Berikut Isinya

Ketika itu, pemerintah berjanji akan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

"Sebenarnya, Pulau Rempang ini sebelumnya masuk ke wilayah Kabupaten Bintan, tetapi di tahun 1999 Pulau Rempang dimasukan ke wilayah Batam karena memang jaraknya dekat dengan Batam," ungkap Prof Abdul Malik.

"Lalu dalam perjanjiannya dengan masyarakat pada waktu itu kalau ada pembangunan di Rempang dan Galang, masyarakatnya tetap di situ berintegrasi dengan pembangunan itu, bukan dipindahkan. kok sekarang tiba-tiba akan dipindahkan?" tanyanya.

"Yang jadi pertanyaan kok invesrtornya mau pulaunya keseluruhan, tanah yang ada itu 17.000 hektar lebih kurang, penduduk yang sekarang bermukim itu tidak sampai 300 hektar. Ada 16.000 hektar lebih itu kosong," tegasnya.

Bebaskan Warga Rempang dan Galang 

Dalam poin keempat, Sultan Hendra Syafri Riayat dalam titahnya sangat menyesali peristiwa yang terjadi.

Bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang terjadi pada Kamis, 7 September 2023 dan Senin, 11 September 2023 seharusnya tidak perlu terjadi.

Sebab, konflik yang terjadi mencederai psikologis dan fisik masyarakat, khususnya anak-anak Rempang-Galang. 

"Peristiwa ini melukai masyarakat, khususnya anak-anak. Bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis mereka," jelas Prof Abdul Malik.

"Karena senyatanya pembangunan dan investasi itu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya," tambahnya.

Harapan Sultan Hendra Syafri Riayat

Atas peristiwa yang terjadi, Sultan Hendra Syafri Riayat berharap kejadian memilukan berupa ancaman, tekanan, penyiksaan, dan tindakan negatif lainnya terhadap rakyat Kepulauan Riau tidak kembali terjadi.

Alasannya Kontribusi Kesultanan Riau-Lingga atau Kepulauan Riau sangat besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mencederai hati-sanubari kami Bangsa Melayu di Tanah Tumpah Darah kami
sendiri.

"Mereka sadar akan sejarah panjang, jauh sebelum bangsa ini merdeka maupun setelah bangsa ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Prof Abdul Malik.