Soroti Konflik Rempang, Anies Ungkit Luka Warga Jakarta Ketika Kampung-kampung Dibuldoser Ahok

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Naswedan angkat bicara soal konflik Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepualauan Riau.

Dirinya pun membanding-bandingkan polemik yang terjadi di Rempang dengan pengalamannya memimpin DKI Jakarta.

Menurutnya, penggusuran hingga bentrokan yang terjadi antara aparat Kepolisian menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat.

Anies mengaku melihat besarnya penderitaan masyarakat yang menjadi korban penggusuran pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya.

Penderitaan mendalam itu diungkapkan Anies terjadi saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketika itu, warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan digusur pemerintah karena rumah mereka terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Masyarakat yang terluka katanya berhasil dibuatnya tersenyum.

Anies mengaku membangun rumah susun bagi warga korban penggusuran proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Baca juga: Tak Terima Ditikung, LC di Jakbar Dendam, Nekat Sayat Wajah Istri Mantan Pacarnya karena Cemburu

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Tegas Soal Konflik Rempang, Instruksikan Warga Melayu Tolong Masyarakat

"Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasaan yang menyangkut penggeseran-penggusuran itu luka sosialnya lama," ungkap Anies.

"Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung di buldoser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama, saya datang ke tempat-tempat yang saya bangunkan rumah misalkan masyarakat di bukit duri," bebernya.

Trauma atas penggusuran ketika era kepemimpinan Ahok katanya juga tak hanya dialami warga Bukit Duri, tetapi warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Mereka yang terdampak reklamasi di pesisi Jakarta Utara itu katanya mengalami luka mendalam imbas penggusuran.

"Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana, itu kalau (saya) datang mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik atas yang mereka lewati atas kekerasan yang terjadi," ungkap Anies.

"Kampung Aquarium kita datang ke sana, kita ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalamm" tambahnya.

Berbekal pengalaman tersebut, Anies menilai pendekatan yang terbaik adalah berdialog dengan masyarakat terdampak pembangunan.

Mereka katanya harus diajak duduk bersama dan bermusyawarah soal rencana pemerintah dalam pembangunan jangka panjang.

"Nah kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang projek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu rada diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas," ungkap Anies.

"Jadi lebih baik dilakukan-dibicarakan dengan rumit, panjang, ribet tapi melibatkan semua dan sampe pada kesimpulan yang diterima baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik dan benar," jelasnya.

Oleh karena itu, Anies mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri.

Sebab, apabila pemerintah melakukan pendekatan berkeadilan, diyakininya suasana yang sejuk dan kondusif akan tercipta.

Tidak seperti konflik Rempang yang kini justru diwarnai dengan perlawanan dari masyarakat.

Masyarakat Melayu bahkan beradu jotos dengan aparat karena merasa terzolimi.

"Kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu maka ketenangan keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra, sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik," ungkap Anies.

"Kami melakukan bahyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga itu panjang prosesnya. Melalui fasilitas yang tidak sebentar tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya," bebernya.

Anies Jelaskan Makna Investasi

Terkait polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Anies menyentil pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) soal investasi.

Ditegaskannya, investasi senyatanya bukan hanya untuk memperkaya para investor.

Makna investasi sebenarnya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Kita bicara investasi, maka sesungguhnya investasi tujuan akhirnya bukan sekadar memperkaya investor! tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat," tegas Anies di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (12/9/2023).

"Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi," ungkapnya.

Baca juga: Gantengnya Hadi Bikin Hanny Gelap Mata, Sayat Wajah Istri Hadi karena Kesal Tak Kunjung Dinikahi

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Rempang Eco City Bukan Investasi: Itu Kolonialisasi Ala VOC! Harus Dilawan

Oleh karena itu, pemerintah katanya harus mengedepankan prinsip keadilan dalam situasi apapun.

Karena diakuinya, terdapat beragam tantangan dalam pelaksanaan.

"Nah kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, ini perlu ada langkah-langkah koreksi," ungkap Anies.

Rizal Ramli Sebut Rempang Eco City Bukan Investasi: Itu Kolonialisasi Ala VOC!

Terpisah, Pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia Dr. Rizal Ramli angkat bicara soal konflik Pulau Rempang.

Dalam status twitternya @RamliRizal pada Selasa (12/9/2023), Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menilai polemik yang terjadi di Pulau Rempang adalah Investasi Uber Alles atau investasi di atas segalanya

Karena itu, investasi menurutnya mengabaikan hak-hak rakyat dan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kerusakan lingkungan.

Sehingga ditegaskannya, konflik rempang yang senyatanya bermula dari penguasaan lahan kepada para investor dalam pembangunan Rempang Eco City itu bukan investasi.

Tetapi kolonialisasi ala VOC ketika masa penjajahan Belanda. 

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Tegas Soal Konflik Rempang, Instruksikan Warga Melayu Tolong Masyarakat

Baca juga: Konflik di Pulau Rempang, Mahfud MD Tegaskan Bukan Penggusuran, Tapi Pengosongan Lahan

"'Investasi Uber Alles', semuanya demi investasi dengan mengabaikan Hak-Hak Rakyat, Hak-Hak Adat, Hak2 Asasi Manusia, kerusakan lingkungan," tulis Rizal Ramli.

"Itu mah namanya bukan investasi den, itu mah ‘ kolonialisasi’ ala VOC ! Itu bertentangan dgn Undang2. Harus dilawan," tegasnya.

Status Rizal Ramli pun disambut ramai masyarakat.

Beragam pendapat dituliskan dalam kolom komentar.

Sebagian mengaku setuju dengan pernyataan Rizal Ramli.

Sebagian lainnya menolak lantaran pembangunan Rempang Eco City merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menarik investasi.

@AhmadJuniS2: Jadi ingat apa yang pernah diucapkan Bung Karno : Salah satu ucapan Presiden Soekarno yang paling dikenang adalah, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri."

@zackxy007: Penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan bukan diternak, cukup praktek penjajahan dipertontonkan, Rakyat siap melawan

@PresidenKopi: Sangat mengerikan negara inj.

@GardosJos23030: Berdalih investasi tapi tanah rakyat jadi korbannya

@ojiyuu: Dulu VOC, ada gak buldoser2 orang? Kalo gak ada berarti lebih parah yg ini. Tak berperikemanusiaan.

Ustaz Abdul Somad Tegas Soal Konflik Rempang, Instruksikan Warga Melayu Tolong Masyarakat

Tak hanya Rizal Ramli, konflik yang terjadi di Pulau Rempang disoroti Ustaz Abdul Somad.

Dalam status instagramnya @ustadzabdulsomad_official pada Minggu (10/9/2023), Ustaz Abdul Somad (UAS) mengunggah seruan kepada masyarakat Melayu. 

Dalam postingannya, UAS menyatakan dukungannya kepada masyarakat Pulau Rempang, Batam.

Berbeda dengan postingannya yang lain, dalam potret itu wajah Ustaz Abdul Somad terlihat masam. 

Dirinya pun mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Dato' Abdul Malik, M.Pd, masyarakat Pulau Rempang disampaikan merupakan keturunan prajurit kesultanan Riau-Lingga.

Para prajurit itu sudah mendiami Pulau Rempang sejak masa KesultananSulaiman Badrul Alam Syah I sejak tahun 1720.   

Selanjutnya, mereka pun ikut berperang bersama Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau I pada tahun 1782 hingga 1784.

Begitu juga dalam Perang Riau II bersama Sultan Mahmud Riayat Syah pada tahun 1784 hingga 1787.

"Penduduk asli Rempang-Galang dan Bulang adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau-Lingga yang sudah eksis sejak 1720 masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah I. Pada Perang Riau I (1782-1784) mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah. Dan, dalam Perang Riau II (1784–1787) mereka prajurit Sultan Mahmud Riayat Syah," tulis Ustaz Abdul Somad.

Baca juga: Meski Berdarah Timur Tengah, Anies Keturunan Jawa Timur Tulen, Dibuktikan dari Silsilah Kakeknya

Baca juga: Viral Prewed Berujung Bencana, Ini Identitas Fotografer dan Pasangan yang Picu Kebakaran di Bromo

"Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah berhijrah ke Daik-Lingga pada 1787, Rempang-Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau-Lingga. Pemimpinnya Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud," bebernya.

Kala itu, pasukan Belanda dan Inggris yang sudah menguasai Nusantara tak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau-Lingga.

Para prajurit itu disampaikan Ustaz Abdul Somad menjaga Pulau Rempang dan bermukim hingga saat ini.

"Anak-cucu merekalah sekarang yang mendiami Rempang-Galang secara turun-temurun," ungkap Ustaz Abdul Somad.

"Pada Perang Riau itu nenek-moyang mereka disebut Pasukan Pertikaman Kesultanan. Nukilan itu ada ditulis di dalam Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji. Semoga mereka senantiasa dilindungi Allah SWT," jelasnya.

Dalam statusnya itu, Ustaz Abdul Somad turut mengutip pernyataan Tokoh Masyarakat Melayu Serantau yang tidak disebutkan identitasnya.

Dalam seruan tersebut, Ustaz Abdul Somad meminta masyarakat Melayu untuk membantu masyarakat Pulau Rempang.

"Yang ada jabatan, tolong dengan kuasa. Yang sanggup berteriak, tolong dengan suara," tulis Ustaz Abdul Somad.

Postingan Ustaz Abdul Somad pun disambut ramai masyarakat.

Sebagian besar menyatakan sepakat dan mendukung masyarakat Pulau Rempang.

Sebagian lainnya menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. 

Bantu Warga Rempang, Suku Melayu dari Berbagai Daerah Mulai Berdatangan ke Batam

Konflik yang terjadi di Pulau rempang pada pekan lalu disambut dengan penolakan masyarakat melayu.

Sejumlah keturunan Melayu dari berbagai daerah datang ke Kota Batam untuk menunjukkan solidaritas kepada warga Rempang yang dipaksa meninggalkan kampungnya.

Mereka turut menyampaikan protes melalui aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, pada Senin (11/9/2023).

Dikutip dari Tribun Batam, turut hadir beberapa tokoh masyarakat serta aliansi dan komunitas dari berbagai daerah lain seperti Kalimantan Barat, Lingga, Karimun, dan Siak.

Masing-masing perwakilan dari berbagai daerah ini menyampaikan orasinya di depan kantor BP Batam.

Bahkan ada sosok dari pelaku kesenian di Batam, yaitu Tarmizi dari Komunitas Rumah Hitam, yang menyampaikan syair panjang melalui pengeras suara.

Sejumlah orator menyatakan, aksi hari ini merupakan aksi damai, dan mengimbau massa untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan kekerasan.

"Kita hari ini aksi damai!" seru salah seorang orator.

Aparat Bentrok dengan Masyarakat, Gas Air Mata Ditembakkan

Aksi damai yang digelar pun pecah.

Aparat Kepolisian dan warga saling serang dalam aksi damai yang digelar di depan kantor BP Batam pada Senin (11/9/2023).

Massa melempari kantor BP Batam dan pihak Kepolisian yang tengah melakukan penjagaan dengan batu.

Membalas serangn massa, aparat Kepolisian menembakkan air dengan menggunakan mobil watercannon.

Mereka pun menembakkan gas air mata untuk memecah massa yang anarkis.

Sebelum demo ricuh, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi bertemu dengan para pendemo.

Dalam kesempatan tersebut dirinya mengaku memiliki keterbatasan kewenangan terkait konflik di Pulau Rempang.

Rudi juga mengajak perwakilan pendemo untuk menemui Menteri terkait rencana relokasi 16 kampung tua di sana.

"Sejak demo pertama, saya menyampaikan jika saya adalah perwakilan pemerintah pusat. Mari bapak ibu sekalian kita ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri yang mengambil keputusan," ujarnya.

Massa sebelumnya mendatangi Massa memadati depan gedung BP Batam meski salah satu aliansi membatalkan rencana turun ke jalan.

Kali ini, turut hadir beberapa tokoh masyarakat serta aliansi dan komunitas dari berbagai daerah lain seperti Kalimantan Barat, Lingga, Karimun, dan Siak.

Masing-masing perwakilan dari berbagai daerah ini menyampaikan orasinya di depan kantor BP Batam.

Bahkan ada sosok dari pelaku kesenian di Batam, yaitu Tarmizi dari Komunitas Rumah Hitam, yang menyampaikan syair panjang melalui pengeras suara.

Sejumlah orator menyatakan, aksi hari ini merupakan aksi damai, dan mengimbau massa untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan kekerasan.

Konflik di Pulau Rempang, Mahfud MD Tegaskan Bukan Penggusuran, Tapi Pengosongan Lahan

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa insiden bentrokan antara aparat gabungan TNI-Polri dan warga Pulau Rempang, Batam, pada Kamis (7/9/2023) bukanlah hasil dari upaya penggusuran, tetapi merupakan proses pengosongan lahan oleh pemegang hak.

"Harapannya agar kasus ini dipahami sebagai pengosongan lahan dan bukan penggusuran, karena lahan tersebut memang akan digunakan oleh pemegang haknya," kata Mahfud saat diwawancarai di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (8/9/2023).

Mahfud menjelaskan bahwa pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan hak atas Pulau Rempang kepada sebuah perusahaan dengan bentuk hak guna usaha.

Sebelum investasi dimulai, tanah tersebut tidak digarap dan tidak pernah dikunjungi. Kemudian, pada tahun 2004 dan seterusnya, keputusan diambil untuk memberikan hak baru kepada pihak lain untuk menghuni lahan tersebut.

Namun, Mahfud menekankan bahwa Surat Keterangan (SK) haknya telah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah.

Mahfud juga mengomentari kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Pada tahun 2022, ketika investor hendak memulai proyeknya, pemegang hak datang ke lokasi dan menemukan bahwa tanahnya telah dihuni," ungkap Mahfud MD. 

"Issue yang saat ini menjadi penyebab konflik adalah proses pengosongan lahan, bukan hak atas tanah atau hak guna usaha," tambahnya.

Menurut Mahfud MD, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

"Jika saya tidak salah, ada sekitar lima atau enam keputusan yang dinyatakan batal karena terbukti melanggar dasar hukum," jelas Mahfud.

Mahfud MD mengusulkan agar pemegang hak dan warga setempat berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah ini.

"Sekarang, yang diperlukan adalah diskusi mengenai solusi, mungkin bantuan sosial, bukan kompensasi karena mereka sebenarnya tidak memiliki hak. Ini adalah tindakan belas kasihan, dan bagaimana cara memindahkan mereka, dan ke mana mereka akan dipindahkan," ungkap Mahfud MD.

"Menurut saya, ini adalah solusi terbaik," tegasnya.

Kapolri Sebut akan Prioritaskan Musyawarah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan memprioritaskan musyawarah dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Kepala Badan BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City.

Hal itu, disampaikan oleh Muhammad Rudi pada "Dialog Pengembangan Rempang" yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang, di Ballroom Hotel Harmoni One pada Rabu (6/9/2023).

"Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja," tegas Muhammad Rudi.

Jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara.

Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama di hunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.034.636 per orang dalam satu KK.

Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk memilih tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulan.

Baca juga: Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara, Ayah David Teriak Siu-Selebrasi Terkenal Cristiano Ronaldo

Baca juga: Tokoh Melayu dan Masyarakat Kepri Dukung Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City

"Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun," katanya.

Hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2.

Hunian itu, berada di Dapur 3 Si Jantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.

Lokasi hunian baru tersebut, akan diberi nama "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City".

Program ini memiliki slogan 'Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu'.

Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.

Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

"Intinya kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu (masyarakat Rempang Galang)," imbuhnya.

Tokoh Melayu dan Masyarakat Kepri Dukung Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City

Diberitakan sebelumnya, pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian's Economic Growth yang berkonsep "Green and Sustainable City" mulai mendapat dukungan dari beberapa tokoh Melayu dan masyarakat Provinsi Kepri.

Kerja keras BP Batam dalam melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan Rempang pun membuahkan hasil.

Hal ini terungkap saat dialog Pengembangan Rempang yang diselenggarakan di Harmoni One Hotel, Batam Center pada Rabu (6/9/2023).

"Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik," ujar salah satu tokoh, Huzrin Hood, dalam sambutannya.

Di tempat yang sama, Panglima Lang Laut Kepri, Suherman, mengungkapkan hal senada.

Menurut Suherman, masyarakat mendukung penuh pengembangan Kawasan Rempang.

Dengan harapan, pemerintah dapat memikirkan nasib masyarakat ke depannya.

Baca juga: Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara, Ini Pendapat Pakar Hukum Pidana Trisakti

Baca juga: Nilai Pemeriksaan KPK Terhadap Cak Imin Bentuk Kriminalisasi, Mahasiswa Tantang Buka Kasus Lama

Termasuk pemenuhan hak-hak bagi masyarakat yang telah turun temurun hidup di kawasan yang terdampak pembangunan Rempang.

"Saya juga usul agar pemerintah dan PT MEG juga harus menyiapkan koperasi untuk masyarakat," ungkapnya.

Pengembangan Rempang Eco-City, Transisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan

Pada forum yang berjudul "Dialog Pengembangan Rempang", Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang juga akan meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.

Bukan tanpa alasan, lanjut Sudirman, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi RI telah mengambil keputusan agar Rempang dijadikan sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar.

"Produk dari hilirisasi itu adalah dengan memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Artinya, ada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia," jelasnya.

Dengan nilai investasi sebesar Rp 174 triliun oleh PT Xinyi Internasional Investment Limited, Sudirman yakin jika proyek yang menjadi Program Strategis Nasional tersebut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sehingga, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat ke depan.

"Ini bakal menjadi kampung nelayan marime city yang maju di Indonesia," pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.