Transparansi Penggunaan Utang Indonesia, Hardjuno Wiwoho: Belum Ada Data yang Konkret

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Lambannya pemulihan ekonomi menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun.

Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial.

Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan mempermanis istilah utang luar negeri dengan bantuan luar negeri.

Baca juga: Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho Ingatkan Pemerintah 3 Pilar Penting Pembangunan Nasional

Parahnya lagi utang luar negeri dari negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Tingkat kebocoran ini cukup signifikan bahkan memakan porsi yang cukup besar dari total anggaran pembangunan,” ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Dia menjelaskan. pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia banyak yang bocor di birokrasi Indonesia.

“Saya kira, persoalan utang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional,” tegasnya.

Baca juga: Ketum HMS Center Hardjuno Wiwoho Kasus Rafael dan Eko Pembuka Kotak Pandora Gaya Hedonis Pejabat DJP

Hardjuno, menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta perlakukan lebih adil dari Bank Dunia.

Sebab selama ini Jokowi adalah presiden yang kerap berutang dibandingkan dengan semua presiden Indonesia sebelumnya sejak Presiden Soekarno.

“10 tahun memerintah menambah utang Rp 5,125 triliun sehingga total utang kita sekarang Rp 7,787 triliun. Kan ini seperti seneng utang tapi giliran bayar ngeluh, minta perlakuan adil,” kata Hardjuno.

Semestinya, Jokowi menyusun rencana guna memastikan setiap rupiah utang yang diambil pemerintah benar-benar produktif sehingga bisa membayar utang dengan happy tanpa mengeluh.

Di mana-mana bahkan di level keluarga saja, utang harus selalu produktif.

“Utang 1 harus dapat 2 lebih, buat bayar utang beserta bunga dan sisanya laba usaha dari duit utang tadi.
Jangan mau utang tapi giliran ditagih susah. Ini namanya apa? Kita jadi mempertanyakan efektifitas dan produktifitas utang yang Jokowi ambil kalau caranya begini,” kata Hardjuno.

Sampai hari ini belum ada data konkret yang menunjukkan perubahan signifikan dalam penggunaan utang Indonesia.

Padahal rakyat Indonesia berhak mengetahui pemanfaatan utang Indonesia ini.

Artinya, utang harus digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.

“Dan Pak Jokowi musti jelaskan sebelum pemerintahannya berakhir,” papar Hardjuno.