Sebenci-bencinya Alissa Wahid ke Cak Imin, Dia Tak Rela Sepupunya Itu Dijegal dengan Isu Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Putri Gus Dur, Alissa Wahid tidak suka apabila kasus korupsi yang menyeret nama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipakai untuk menjegal di Pilpres 2024.

Kasus korupsi yang menyeret nama Cak Imin kembali mencuat usai deklarasi Cawapres 2024.

KPK mengaku membuka peluang untuk memeriksa Cak Imin atas dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012 lalu.

Diketahui Cak Imin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY periode kedua tepatnya tahun 2009 hingga 2014.

Putri Gus Dur pun buka suara terkait hal tersebut.

Baca juga: Ketua PBNU Puji Ganjar Keturunan Wali Songo dan Dekat Ulama, Gus Yahya Anggap Cak Imin Tak Wakili NU

Diketahui hubungan keluarga Gus Dur dan Cak Imin tidak baik karena isu kudeta PKB yang dipimpin oleh Cak Imin.

Cak Imin sendiri diketahui merupakan keponakan Gus Dur alias saudara sepupu Alissa Wahid

Meski tidak suka dengan Cak Imin, Alissa Wahid tidak sepakat apabila kasus korupsi Cak Imin digunakan untuk komoditas politik.

Menurutnya, kasus korupsi yang dipakai untuk menjegal lawan dalam politik sangat membahayakan masa depan bangsa. Hal itu diungkapkan Alissa Wahid di akun twitternya pada Minggu (3/9/2023).

“Di sisi lain, (walau saya bermasalah dg Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sbg bahan jegal2an. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” tulis putri sulung Gus Dur.

Kata Alissa, pernyataannya ini tidak hanya berlaku pada kasus Cak Imin. Namun semua kasus korupsi siapapun jangan dijadikan bahan untuk menjegal lawan politik.

Baca juga: Anies-Cak Imin Deklarasi, Gus Yahya Pastikan PBNU Tak Bakal Merestui: Tidak Ada Calon Atas Nama NU

Sebab hal itu kata Alissa sama saja dengan menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia untuk kepentingan lima tahun saja.

Alissa pun berharap isu tersebut tidak benar dan tidak terjadi.

Kata Alissa, walaupun cs Cak Imin meremehkan Gusdurian karena hanya berisi 150 orang namun setidaknya hingga kini organisasi tersebut masih berpandangan lurus.

Di mana mereka akan tetap bersikap adil dan memikirkan Indonesia juga mengesampingkan ego dendam.

Sebab tidak ada yang boleh menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan.

“Walaupun cs-nya Cak Imin meremehkan gusdurian yang katanya cuma 150 orang aja, setidaknya kami keukeuh mengambil keteladanan #GusDur untuk bersikap adil dan memikirkan Indonesia, tidak mikir hanya balas dendam, dan tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan,” jelasnya.

Respon Anies KPK bakal panggil Cak Imin

Sebelumnya, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut dugaan korupsi pengadaan software pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada 2012, di era Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dijabat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Cak Imin diketahui adalah Ketum PKB yang baru saja dideklarasikan menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.

"Insya Allah semua lancar," kata Anies Baswedan saat hadir dalam Acara PKS Menyapa Bersama Anies Baswedan di Lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/9/2023).

Seperti diketahui NasDem dan PKB telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023).

Belakangan KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI terjadi pada 2012. Cak Imin merupakan Menteri Tenaga Kerja periode tersebut.

Kehadiran Anies di Medan bersama PKS di Sumut sebagai langkah pemenangan dirinya sebagai presiden. 

Baca juga: Teriak “Hidup PKB” Usai Pidato Tentang Pengkhianatan, Prabowo Dinilai Kesal dan Kecewa

Pada kegiatan itu Anies  tampak mengenakan Tanjak Melayu di kepala, berjaket putih berlambang PKS dengan kaos berkerah berwarna oranye.

 Dia hadir didampingi Sekretaris DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi  dan sejumlah pengurus PKS Sumut. 

Sebelum memulai pidato Anies disambut teriakan oleh para kader PKS yang sudah hadir sejak pagi.

Mereka lalu beryel yel melantunkan kemenangan. 

"PKS menang, PKS menang, Anies Presiden, PKS menang PKS menang Anies Presiden," teriak ribuan kader PKS. 

Baca juga: Hadir di Acara PKS di Medan, Anies Baswedan Nyanyi Yel Yel Kemenangan Presiden Bersama Kader

Anies lalu bertanya kepada ribuan peserta. 

"Apa partainya," kata Anies. "Siapa presidennya," lanjutnya. 

Memulai pidatonya, Anies meyakinkan jika koalisi perubahan untuk persatuan akan terus bersama sama membawa manfaat bagi Indonesia ke depan. 

"Hari ini kita berkumpul bersama sama untuk membawa perubahan, perubahan yang lebih baik untuk Indonesia kedepan. Dan yakinlah kita yang ada di sini adalah orang yang membawa perubahan itu," tutur Anies.

Baca juga: PKS Tunggu Restu dari Majelis Syuro untuk Dukung Cak Imin Sebagai Cawapres Anies Baswedan

Sebelumnya Cak Imin juga merespon KPK yang akan mengusut dugaan korupsi di Kemnaker saat dirinya menjabat.

Menurutnya hal itu adalah upaya penjegalan melalui dugaan kasus hukum setelah resmi berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Cak Imin mengatakan tantangan dalam pemilu bukan hanya berasal dari internal, melainkan juga dari eksternal.

"Pemilu bukan hanya tantangan internal. Eksternal banyak," kata Cak Imin, Sabtu.

Meski demikian, Cak Imin menegaskan dinamika politik seperti demikian merupakan bagian yang mewarnai perjuangan politiknya selama ini.

"Tetap semangat dan optimis. Aman," ujarnya.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengusut dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) yang terjadi pada tahun 2012, saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai menteri. 

Perkara itu terkait pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri.

Pengusutan perkara dugaan korupsi itu dilakukan tak lama usai koalisi perubahan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

"Di Kemnakertrans itu tempus-nya tahun 2012, perkaranya tersebut salah satu tersangkanya saudara RU [Reyna Usman] memang waktu itu Dirjen di sana pada 2012," ujar Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/9).

"Kalau untuk mencari siapa menterinya tinggal di-search di google tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri," sambung Asep.

Asep mengungkap pihaknya membuka kemungkinan memeriksa pejabat Kemnakertrans pada waktu tersebut sebagai saksi dalam proses penyidikan.

Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan, Bikin Putri Gus Dur Jadi Rebutan Prabowo dan Ganjar

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita mintai keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai secara sepihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan," jelasnya.

Lembaga antirasuah telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, namun belum mengumumkannya ke publik.

Hal itu sejalan dengan kebijakan pimpinan KPK Firli Bahuri Cs yang baru mengumumkan identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Dalam kasus ini, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua DPW PKB Bali Reyna Usman; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Pada proses penyidikan berjalan, KPK juga telah menggeledah Kantor Kemnaker dan rumah kediaman Reyna Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo, pekan ini.

"Dugaan korupsi ini terkait dengan Pasal 2 atau Pasal 3 [UU Tipikor] yang terkait dengan kerugian keuangan negara sehingga butuh waktu termasuk untuk menghitung kerugian keuangan negaranya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Muhaimin Iskandar Sudah Merasa Kebal

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak mau berpolemik tentang kritik yang ditujukan kepadanya.

Muhaimin memilih fokus membangun masa depan partai. Menurutnya semua pernyataan dari PBNU dan Yenny Wahid tentang PKB sudah masa lalu dan menjadi barang usang.

Muhaimin pun enggan membahas kritik tersebut secara panjang lebar. Dia hanya menjawab singkat ketika ditanya mengenai hal itu.

“Barang lawas, enggak usah dibahas,” ujar Muhaimin di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023) saat ditanya pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Jawaban yang mirip juga disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar terkait kritik Yenny Wahid yang tak lain putri Gus Dur.

“Wis enggak usah dibahas, itu barang lawas kabeh (semua) itu,” ucapnya.

PKB Bukan Partai NU

Sebelumnya Gus Yahya, panggilan akrab Yahya Cholil Staquf, dengan tegas mengatakan PKB bukan partai NU.

Gus Yahya menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan mewakili atau representasi warga Nahdliyin.

"Tidak ada partai atas nama NU, tidak ada," di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Baca juga: Hubungan PAN dengan PKB Seperti Bumi dan Matahari, Viva Yogi: Harus Bersatu

Gus Yahya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Muktamar, NU telah mengambil jarak dengan politik praktis.

"NU ini sudah keputusan Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis," ujarnya.

Meski begitu, Gus Yahya mengakui bahwa tokoh-tokoh NU era terdahulu telah turut mendirikan PKB, namun menurutnya hal itu sifatnya hanya memfasilitasi.

"Ini kan cuma memfasilitasi saja karena ada warga NU yang pengen bikin partai difasilitasi sudah, habis itu sudah," ucap Gus Yahya.

Soal ada partai politik (parpol) yang akan memperjuangkan aspirasi warga NU, Gus Yahya menyatakan pihaknya tidak akan melarang.

"Sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk di antaranya warga NU, siapa yang mendapat kepercayaan? Ya silakan," ungkapnya.

Gus Yahya juga mengingatkan kepada semua kandidat bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden agar tak membawa-bawa nama NU.

"Kalau mau nyalon (capres-cawapres) jangan bilang atas nama NU ya. Pokoknya mutu sampeyan sendiri gimana," ujarnya.

Baca juga: Khawatir PKB Dukung Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto Berpesan ke Cak Imin: Jangan ke Mana-mana Gus

Gus Yahya mengaku kesal lantaran berkali-kali NU ditarik beberapa pihak untuk masuk dalam dunia politik praktis.

Sebab, dia menegaskan tidak ada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang mewakili NU.

"Tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU, pokoknya tidak ada," ujar Gus Yahya.

"Siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing, enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," sambungnya.

Menurut Gus Yahya, hal tersebut agar para politisi tidak mempermainkan agama.

"NU saja kami enggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," ucapnya.