Bukan WFH, Ini Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah Agar Kualitas Udara Jakarta Bisa Sebaik Era Anies

10. Tidak membakar sampah di sekitar rumah. 

16 PLTU Jadi Pemicu Utama Polusi Jakarta

Memburuknya kualitas udara Jakarta rupanya tak hanya dipicu oleh gas buang kendaraan bermotor.

Kabut polusi yang menyelimuti Kota Jakarta beberapa pekan belakangan diduga berasal dari 16 PLTU berbasis batu bara yang mengepung Ibu Kota.

Kota Jakarta bahkan menjadi salah satu kota terpolusi di dunia.

Berdasarkan data Global Energy Monitor, terdapat 16 PLTU berbasis batu bara yang berada tak jauh dari Jakarta.

Antara lain, sebanyak 10 PLTU berada di Banten, sedangkan enam PLTU berada di Jawa Barat.

Baca juga: Ditinggal Anies, Polusi Udara Jakarta Kian Parah, Pakindro: Mirip Gotham City

Baca juga: Pimpinan PDIP Persilakan PPP Cabut Bila Gagal Jadi Cawapres Ganjar, Ini Jawaban Sandiaga Uno

Berikut daftar 16 PLTU batu bara di sekitar Jakarta per 10 Agustus 2023:

1. PLTU Banten Suralaya: 8 unit - 4.025 mw
2. PLTU Cemindo Gemilang: 1 unit - 60 mw
3. PLTU Pelabuhan Ratu: 3 unit - 1.050 mw
4. PLTU Merak: 2 unit - 120 mw
5. PLTU Cilegon PTIP: 1 unit - 40 mw
6. PLTU Jawa-7: 2 unit - 1.982 mw
7. PLTU Banten Labuan: 2 unit - 600 mw
8. PLTU DSS Serang: 4 unit - 175 mw
9. PLTU Banten Lontar: 3 unit - 945 mw
10. PLTU Cikarang Babelan: 2 unit - 280 mw
11. PLTU FAJAR: 1 unit - 55 mw
12. PLTU Pindo-Deli-II: 1 unit - 50 mw
13. PLTU Indo Bharat Rayon: 1 unit - 36,6 mw
14. PLTU Purwakarta Indorama: 2 unit - 60 mw
15. PLTU Banten Serang: 1 unit - 660 mw
16. PLTU Bandung Indosyntec: 1 unit - 30 mw

Produser Film sekaligus Pengusaha, Willawati turut menyoroti isu polusi di Jakarta saat ini.

Lewat status twitternya @willawati, pada Selasa (15/8/2023). Willawati mengungkapkan pemerintah kini tengah menghadapi pilihan sulit terkait pengelolaan PLTU yang mengepung Ibu Kota.

Sebab, pemilik PLTU disampaikannya merupakan orang-orang dekat Istana.

"Pemerintah saat ini menghadapi pilihan sulit karena pemilik tambang batubara dan pemilik PLTU rata-rata orang dekat," ungkap Willawati.

Dijelaskannya, Pulau Jawa sebenarnya sudah over supply, tapi karena sudah ada PPA (Power Purchase Agreement), kontrak tidak bisa sembarangan diputus atau dikurangi.

Bagi IPP (Independen Power Producer) Developer lanjutnya, tentu semua perhitungan sudah dibuat sesuai kontrak 25 tahun tersebut.

Pilihan jangka pendek dan paling memungkinkan saat ini Pemerintah minta PLTU yang kualitas polusinya tinggi dimatikan.