Pemilu 2024
Pimpinan PDIP Persilakan PPP Cabut Bila Gagal Jadi Cawapres Ganjar, Ini Jawaban Sandiaga Uno
Pimpinan PDIP Persilakan PPP Cabut Bila Gagal Jadi Cawapres Ganjar, Ini Jawaban Sandiaga Uno
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah lantang mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hengkang dari koalisi apabila Sandiaga Uno tak menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno buka suara.
Pria yang diusung PPP sebagai Bacawapres itu justru mempertanyakan apabila dirinya terpilih Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mendampingi Ganjar Pranowo.
Sebab, diakuinya, tugas mendampingi seorang Capres sangat berat.
Apalagi, kontestasi demokrasi 2024 kini didominasi oleh kalangan muda, yakni generasi Milenial dan generasi Z yang dikenal kritis.
"Saya justru memikirkan bagaimana kalau digandeng oleh PDIP untuk menjadi wakil Pak Ganjar, karena tugasnya sangat berat, tugasnya meyakinkan masyarakat bagaimana memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada anak-anak muda," ungkap Sandiaga Uno di Kemenparekraf, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (14/8/2023).
"Memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada harga-harga murah, memilih sebuah gagasan yang mengedepankan persatuan, bukan pernyataan-pernyataan yang saling menjatuhkan. Ini yang menjadi tugas saya," tambahnya.
Baca juga: Komentar Menohok Rocky Gerung Soal Gabungnya Golkar di Kubu Prabowo, Sosok Dito Ikut Disinggung
Baca juga: Kabar Buruk, Jokowi Batuk-batuk Sudah 4 Minggu, Dipicu Buruknya Kualitas Udara Jakarta

Oleh karena itu, Sandiaga Uno kembali menegaskan tak ingin berspekulasi atas penempatan Capres-Cawapres 2024.
Sebab, penetapan Capres-Cawapres 2024 bergantung terhadap keputusan para pimpinan partai politik, termasuk keputusan Megawati Soekarnoputri dan Muhamad Mardiono selaku Plt Ketua Umum PPP.
"Itu semuanya ada di tangan pimpinan partai politik dan tentunya di kerjasama politik PDIP dan PPP, keputusan Calon Wakil Presiden itu akan ditentukan oleh para pimpinan dari gabungan partai politik," ungkap Sandiaga Uno.
Dirinya pun menegaskan akan tetap fokus pada isu utama, yakni pemulihan ekonomi, percepatan pembangunan, penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja.
Sehingga generasi Milenial dan generasi Z, yang memilih PPP dan bagaimana mereka bisa juga untuk meyakini bahwa PPP juga berjuang untuk anak-anak muda mendapatkan lapangan kerja yang lebih mudah ke depan.
"Ini harapan saya akan kita emban, karena keputusan dan kekuasaan itu kan adalah wewenang yang Maha Kuasa, jadi saya nggak mau berandai-andai, saya akan fokus kepada hal-hal yang positif saja untuk menarasikan bahwa apa yang kita tawarkan kepada masyarakat bisa mendapatkan tempat di hati mereka dan mereka akan memilih PPP," ungkap Sandiaga Uno.
"Saya konsepnya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Itu yang saya junjung," tegasnya.
PDIP Persilakan PPP jika Ingin Cabut Dukungan untuk Ganjar bila Sandiaga Tak Terpilih Cawapres
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jika akan mempertimbangkan ulang untuk bekerja sama politik dengan PDIP bila Sandiaga Uno tak jadi diusung sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.
"Monggo (silakan), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Basarah menilai, jika sebuah kerja sama politik dilakukan tanpa landasan kesukarelaan maka akan sulit berjalan.
Berkaitan soal cawapres, ia menyebutkan, semua nama yang masuk sebagai kandidat memiliki peluang yang sama, termasuk Sandiaga Uno.
"Semua cawapres yang muncul di permukaan publik, mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi," ujar dia.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menunggu keputusan final hingga pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada momen tersebut, jelas Basarah, sudah dapat diketahui siapa saja pasangan calon (paslon) yang akan maju dalam Pilpres 2024.
"Kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres-cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya," tutur Basarah.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan bahwa saat ini, di internal PPP tengah muncul pembahasan untuk memikirkan langkah ke depan, seandainya Sandiaga gagal menjadi bacawapres Ganjar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Arsul menyampaikan, sejumlah kader berpikir apakah PPP harus tetap bersama PDIP jika keinginan menjadikan Sandiaga sebagai bakal RI-2, kandas.
“Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu. Kan masih berkembang gitu lho,” papar dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Puan Pastikan PDIP Libatkan Parpol Pengusung Ganjar Tentukan Bakal Cawapres
Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan bahwa partainya akan melibatkan partisipasi partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo dalam pencarian bakal calon wakil presiden (cawapres).
Salah satunya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hal ini disampaikan Puan merespons pernyataan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang mengaku PPP menghormati jika keputusan bakal cawapres Ganjar berada di tangan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tetapi, kader PPP juga meminta dilibatkan dalam proses penentuan tersebut.
"PDI Perjuangan terbuka. Kemudian, menerima usulan-usulan, akan dibahas bersama dan itu sudah menjadi satu hal yang disepakati antara Ketum PDI Perjuangan dengan Ketum dari PPP," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Puan juga memastikan proses penentuan bakal pendamping Ganjar sudah melalui kesepakatan antara PDIP dan partai politik yang bekerja sama dalam Pemilu 2024.
Oleh karena itu, menurutnya, siapa pun sosok bakal cawapres nantinya pada dasarnya sudah merupakan kesepakatan bersama.
"Jadi tidak ada hal yang nantinya tidak dibahas, namun itu semua akan dibicarakan bersama," ujarnya menegaskan.
Ketua DPR RI ini bahkan mengatakan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres) juga bakal dilibatkan dalam proses menentukan bakal cawapres.
"Pastinya akan kita bicarakan, dan kemudian pastinya akan melibatkan capresnya juga. Apakah juga capresnya itu berkeinginan punya keinginan seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kan setiap partai itu punya mekanisme untuk bisa menentukan siapa bacawapresnya," kata Puan.
Diberitakan sebelumnya, Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal cawapres Ganjar Pranowo berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
Namun, ia mengatakan, sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar.
Ia menyampaikan hal itu menjadi salah satu alasan munculnya wacana untuk mempertimbangkan langkah politik PPP jika Sandiaga Uno tak dipilih menjadi bakal RI-2.
"Dimaknai adalah, meskipun kita menghormati bahwa yang akan menentukan siapa pasangannya Pak Ganjar itu PDIP atau Bu Mega, tapi barangkali dengan pesan seperti itu, teman-teman PPP itu sedang mengatakan, 'ya kami juga harus diajak bicaralah’,” kata Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Arsul juga mengatakan, wacana itu tak muncul sebagai wujud PPP ingin mengancam atau mengunci PDIP.
Sebab, selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural.
Selain itu, PDIP sendiri juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20 persen kursi di DPR RI.
"Ya tidak bisa dikunci, wong PDIP sendirian maju (Pemilihan Presiden 2024) bisa kok,” ujar Arsul Sani.
PPP Harap Komposisi Koalisi Saat Ini Tetap hingga Pendaftaran Capres-Cawapres
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek berharap bahwa komposisi koalisi atau kerja sama politik yang ada saat ini sudah tetap hingga pendaftaran pasangan calon (paslon) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini disampaikan Awiek menanggapi kelanjutan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) usai Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).
"Apakah formasi yang ada saat ini sudah fix? Harapannya kita mengarah ke fix ya," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Akan tetapi, Awiek mengungkapkan soal kemungkinan komposisi koalisi masih bisa berubah.
Pasalnya, hingga kini masa pendaftaran pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) di KPU belum berlangsung.
Lebih lanjut, diakui Awiek bahwa sebelumnya, PPP dan PDIP berharap ada tambahan partai politik pendukung Ganjar Pranowo.
"Ya sebenarnya mau ada tambahan koalisi dengan PDIP, terus PAN dan Golkar tidak jadi koalisi. Bagi kami sudah tergabung dalam kerja sama politik itu tidak ada masalah, karena kami dari aspek threshold itu sudah cukup untuk mengajukan pasangan capres-cawapres karena angkanya sudah di atas 20 persen kursi atau 25 persen suara," ujarnya.
Di sisi lain, Awiek menyebut bahwa tidak bersamanya Golkar dan PAN dengan PPP dan PDIP seperti mengulang peristiwa pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
Kala itu, menurut Awiek, Joko Widodo (Jokowi) bagaikan "dikeroyok" oleh koalisi kubu Prabowo Subianto yang dihuni banyak partai politik.
Untuk diketahui, PPP adalah salah satu partai pendukung Prabowo pada Pilpres 2014.
"Waktu itu kami berlawanan dengan Pak Jokowi di 2014," kata Awiek.
Sebagai informasi, peta politik saat ini sedikit berubah pasca resminya dukungan Partai Golkar dan PAN ke Prabowo.
Koalisi PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo, sementara ini diisi oleh PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.
Sementara, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto terdiri dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan PAN.
Kemudian, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.