Berita Nasional

Buntut Kritik Rocky Gerung, JK Sebut Jokowi Mirip Soeharto: Setelah 10 Tahun Muncul Macam-macam

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) bereaksi melihat sikap Presiden Jokowi yang kini berubah, tak lagi demokratis, namun mirip Soeharto.

Editor: Valentino Verry
Tangkapan video youtube kompastv
Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia mengatakan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi semakin mirip Soeharto, yakni otoriter, tak sesuai semangat demokrasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akhirnya buka suara melihat gaya kepemipinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mata pria yang akrab disapa JK ini, gaya kepemimpinan Jokowi sudah tidak ideal.

JK menilai telah terjadi penyimpangan, sehingga memicu kritik dari kelompok mayarakat yang peduli bangsa.

Namun, respons Presiden Jokowi tak memperlihatkan sosok yang demokratis, mau menerima kritik, dan tak 'tipis telinga'.

JK yang merupakan mantan Wapres ke-10 dan ke-12 RI mengatakan, Presiden Jokowi kian mirip dengan gaya kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia menilai, saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter.

“Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya," ujarnya dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun (memimpin) masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter,” imbuhnya dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Presiden Jokowi Undang Rakyat Rayakan HUT ke-78 RI di Istana Negara, Simak Caranya

“Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun, ah munculah, mulai macam-macam. Berbagai masalah,” kata JK lagi.

Ia mengungkapkan situasi yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Soekarno.

JK menceritakan, awal mula republik berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidential atau parlementer.

Kemudian pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer.

Baca juga: Prabowo Subianto Dinilai Lebih Totalitas Lanjutkan Program Presiden Jokowi Ketimbang Ganjar Pranowo

“Sampai pada tahun 1957, barulah demokrasi presidensial, setelah kembali ke UUD 1945,” ucapnya.

JK menambahkan, syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal dua periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter.

“Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya dua kali (periode)," ucapnya.

"Itulah tiga kali itu enggak bisa lolos karena itu (konstitusi) UUD,” imbuhnya.

Baca juga: Demi Anies Baswedan, JK Rela Cipratkan Air ke Mukanya, Ini Kritik Pedas pada Presiden Jokowi

PDIP Marah

Sebelumnya, PDIP kesal dengan kritik keras dari pengamat politik, Rocky Gerung, yang menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan dan tolol.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menganggap bahwa kata-kata yang dilontarkan Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan sebagai seorang warga negara Indonesia.

“Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai 'baji*gan yang tolol' adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai Rapat Konsolidasi di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Hasto menilai Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto marah dengar kritik Rocky Gerung.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto marah dengar kritik Rocky Gerung. (Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti)

Hasto juga menyebut PDI Perjuangan menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi dan hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan Pak Jokowi.

“Apa yang dilakukan Saudara Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian. PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf," ucap Hasto.

"Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” sambung dia.

Lebih lanjut, Hasto menyebut PDI Perjuangan akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini.

Namun semakin hari semakin tidak mencerminkan intelektualitasnya dengan pernyataannya yang sembarangan.

“Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden," tegas Hasto.

Lebih jauh, PDI Perjuangan menilai pernyataan Rocky Gerung di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) Presiden Jokowi, sebagai hal tak benar, dan cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba.

"Mengingatkan kami akan politik devide et impera yang dahulu dipakai oleh Penjajah," terang Hasto.

"Faktanya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh. Kesemuanya ditempatkan dalam koridor kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia," tutup dia.

Dilaporkan ke polisi

Sementara itu, relawan Jokowi memutuskan melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Mabes Polri.

Relawan menyeebut ada titipan asing dalam ujaran kebencian yang disampaikan oleh pria berusia 64 tahun itu.

Hal itu disampaikan Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani usai melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Jakarta seperti dimuat Facebook Tribunnews.com.

Pada kesempatan tersebut, Benny mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan oleh Barikade 98 terhadap Rocky Gerung diterima Polisi.

Adapun laporan tersebut terkait dengan narasi-narasi yang dibuat Rocky Gerung kerap berkaitan dengan ujaran kebencian, adu domba, sentimen kesukuan, berita bohong, dan provokasi.

“Pelaporan akan diperkuat dengan bukti-bukti video yang selama ini rocky gerung sering ujarkan kebencian adu domba berita bohong dan provokasi yang ingin benturkan sentimen suku dan agama,” jelas Benny.

Dalam kesempatan itu, Benny juga mengaku sudah tahu motif Rocky Gerung kerap melontarkan hinaan dan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi.

Menurutnya, Rocky Gerung tengah mainkan perannya sesuai order dari proxy internasional agar negara Indonesia kerap memanas dan konflik.

Sebab kata Benny, kelompok internasional tersebut tidak suka dengan kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang dianggap bisa membuat Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

“Kami sebutnya Rocky Gerung komprador asing karena asing sejatinya tidak ingin Indonesia yang kuat di bawah Presiden Jokowi yang kemajuan songsong 2045 jadi negara besar, asing tidak mau itu,” beber Benny.

Oleh karena itu, Benny menuding Rocky Gerung dan kelompoknya yang kerap melemparkan ujaran kebencian ialah komprador atau para penjilat asing.

Diberitakan sebelumnya ucapan Rocky tersebut telah viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat Rocky yang tengah mengisi sebuah acara.

Pada video tersebut, Rocky melemparkan kritik pada Jokowi. Rocky menyinggung kunjungan Jokowi ke China yang membahas soal IKN Nusantara.

Setelah itu, Rocky pun melontarkan kalimat yang dianggap telah menghina Presiden Jokowi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved