Pilpres 2024

Demi Anies Baswedan, JK Rela 'Cipratkan Air' ke Mukanya, Ini Kritik Pedas pada Presiden Jokowi

Jusuf Kalla (JK) kerap kritik kebijakan Presiden Jokowi, meski pernah menjadi wapres. Hal ini menjadi sorotan, bikin publik sebal.

Editor: Valentino Verry
Tangkapan video youtube kompastv
Publik menyoroti sikap Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, akhir-akhir ini, karena kerap mengkritik Presiden Jokowi, semua dianggap salah. Publik menilai JK bukan lah seorang negarawan yang patut dicontoh. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan Jusuf Kalla (JK)? Betul, dia adalah Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12.

Kini, tokoh asal Makassar itu medapat sorotan publik, karena dianggap kekanak-kanakan, tak mencerminkan seorang negarawan.

Pria yang akrab disapa JK ini menjadi salah satu orang terdepan yang mengkritik banyak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang menjadi soal, JK pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi (2014-2019), yang mana turut membuat kebijakan tersebut.

Namun, kini JK seperti amnesia, lupa bahwa Jokowi pernah berjasa memilihnya menjadi Wapres RI ke-12.

Ini Kritik JK

Soal jalan rusak di Lampung, misalnya, JK menyoroti kebijakan pemerintah yang justru lebih mementingkan pembangunan jalan tol.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan jalan tol," ucap JK dalam pidato HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Jawab Kritik JK Soal Jalan Tol Era Jokowi, PDIP: Bapak Salah Lagi

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," sambungnya.

Menurutnya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa hanya orang mampu yang bisa melewati jalan mulus.

Namun, ia juga turut bertanggung jawab atas kebijakan itu karena pernah menjadi wapres Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyoroti utang Indonesia yang terus membengkak.

Baca juga: Dukung Presiden Joko Widido, PPP Ingatkan JK Pernah Ikut Campur Politik Jelang Pilpres 2019

Besaran nominal itu membuat pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun setiap tahunnya untuk kewajiban utang.

Selain itu, JK juga sebelumnya mengkritik kebijakan mobil listrik pemerintah yang dianggapnya hanya memindahkan emisi.

Sebab, emisi yang sebelumnya berasal dari knalpot mobil kini berpindah dari asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved