Di Depan Wapres, MUI Sindir Pemerintah Banyak Ambil-alih Tugas Ulama: Cuma Urusan Mayat yang Belum

Yusril menambahkan, kalau pemerintahnya berwibawa, pemerintah bisa membuat UU pembentukan MUI sebagai suatu lembaga independen, mandiri, berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan di bidang agama.

Apapun keputusan MUI nanti, jelas dia, pemerintah tidak bisa menginterpensi dan harus dijalankan.

Bahkan, jika MUI dibentuk jadi lembaga berundang-undang, tidak akan ada lagi ledek-ledekan.

Namun, mengenai siapa anggotanya, ucap Yusril, tinggal disebutkan di UU dan pemerintah tidak usah ikut campur.

Presiden, menurut dia, hanya mengesahkan susunan pengurus MUI.

"Kalau misalnya agama lain keberatan tentang MUI yang jadi lembaga dan adanya UU, tinggal dibentuk juga majelis agama-agama lain, supaya adil" tegasnya.

Jadi, kata Yusril, yang menentukan halal atau haram bukan pemerintah lagi.

Yusril mencontohkan, sekarang ini banyak yang mempersoalkan vaksin, misalnya mengandung babi atau khamer.

"Nah, hal seperti ini harus ada yang memutuskan halal atau haram dan bukan pemerintah yang memutuskan,"

"tapi MUI yang memutuskan dengan catatan bukan yayasan atau LSM seperti yang dilontarkan Menag Yaqut"

"Jadi, gambaran itu semua hanya bisa terjadi kalau ada kekuatan politik yang memperjuangkan itu. Baik dia duduk di pemerintahan maupun DPR" paparnya.

"Kalau kekuatan politik yang mendukung seperti itu tidak ada di DPR atau presidennya muslim, tetapi tidak suka sama Islam, mau dibawa ke mana negara ini"

"Umat Islam itu perlu juga disadarkan, apa yang masyarakat harapkan, cita-citakan yakni pemerintahan amanah, yang menghormati agama,"

"yang menjalankan seruan-seruan agama itu akan terjadi jika ada satu parpol Islam yang mempunyai kekuatan politik yang signifikan, ya PBB ini" paparnya kembali.

(Wartakotalive.com/CC)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com