Fatwa Denny Indrayana: Mancing Komen Kampungan BuzzerRp Sunnah, Memancing Ala Cawe-cawe Jokowi Haram

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Denny Idrayana kembali menyindir dan mengkritik situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Denny Indrayana tampaknya menyindir cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres yang kini dianggapnya makin menjadi dengan membuat kisruh Partai Golkar.

Karenanya, Denny Indrayana mengeluarkan fatwa bahwa memancing komen kampungan buzzerRp di media sosial adalah sunnah, sementara memancing ala cawe-cawe politik Jokowi hukumnya adalah haram.

Hal itu diungkapkan Denny Indrayana di akun Twitternya @dennyindrayana, seperti dilihat Wartakotalive, Sabtu(29/7/2023).

"Pagi ini ke Kmart, seperti biasa ke tempat alat mancing. Ayo, siapa yang hobby mancing?," kata Denny sambil menyematkan video Kmart yang penuh dengan peralatan memancing.

"Mancing ikan lho, bukan mancing komen buzzerRp yang nggak mutu, kalau kata Lord Opung: Kampungan! Nggak percaya? Lihat aja komen di bawah ini. Hehehe," sindir Denny.

Baca juga: Airlangga Hartarto Diperiksa Kejagung, Pengamat: Wacana Munaslub Golkar Bisa Semakin Kencang

"Fatwa hari ini: Memancing ikan adalah cawe-cawe yang halal, memancing komen kampungan buzerRp hukumnya sunnah, memancing ala cawe-cawe politik dinasti Jokowi jelas haram," tegas Denny di akun Twitternya tersebut.

Di cuitan Denny Sebelumnya ia juga menyatakan bahwa gonjang-ganjing yang tengah dialami internal Partai Golkar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo.

Instrumen hukum, kata dia menjadi alat untuk mengambil alih partai beringin melalui kaki tangan Jokowi.

“Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: 'Kampungan!' Lagi, hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi,” kata Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku mendapatkan informasi langsung dari petinggi partai beringin ihwal pemeriksaan ketum Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung, Senin (24/7/2023).

Baca juga: Denny Indrayana Sebut Para Buzzer Jokowi Kini Sedang Murka, Sebab Uang Pembayaran Belum Juga Cair

“Seorang petinggi 'Partai Beringin' membalas pesan WA (Whatsapp) saya: 'Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG (Partai Golkar) juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya',” tutur Denny.

Atas dasar itu, Denny mensinyalir upaya pencopetan Partai Golkar melalui berbagai cara dilakukan langsung oleh penguasa menjelang Pemilu 2024.

Di mana presiden faktanya merupakan pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).

“Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi,” tegasnya.

“Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti— saya katakan pasti —berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK. Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi,” kata Denny. 

"KETELANJANGAN POLITIK JOKOWI HARUS DILAWAN! Makin mendekati waktu Pilpres 2024, situasi politik kita makin menggelisahkan, tidak jarang memuakkan! Ini suara hati saya, yang mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia," tambahnya.

Denny mengaku akan menyuarakan dengan pilihan diksi yang lantang dengan teriakan yang nyaring.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Posting Foto Tol Cisumdawu Hoaks, Roy Suryo: Menpan-RB Ambil Alih Tupoksi BuzzerRp

Meskipun, kata dia, dirinya berisiko dikasuskan alias dijerat masalah kriminal sekalipun.

"Biarlah sejarah yang akan mencatat, dan membuktikan, bahwa saya dan beberapa sahabat terus ikhlas berjuang untuk Indonesia yang lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih antikorupsi!," ujarnya.

Tingkah-polah segelintir elit politik, kata dia hanya mempertontonkan panggung sandiwara politik, tanpa substansi kebangsaan, tanpa etika-moralitas politik yang ber-Pancasila.

"Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: "Kampungan"!," tegasnya/

Mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, menurut Denny seorang petinggi "Partai Beringin" membalas pesan WAnya yang mengatakan hal ini adalah drama korea.

"PG Juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya," katanya/

Lagi, menurut Denny hukum hanya dipermainkan.

"Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi. Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi. Presiden adalah Kepala Negara, selain kepala pemerintahan," ujar dia.

Presiden juga faktanya pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).

Baca juga: Merasa Difitnah Buzzer, Dewi Perssik Ancam Bawa Kasus Daging Kurban ke Meja Hijau

"Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum," katanya.

Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, katanya sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi.

Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi.

"Serta, menjelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan cawe-cawe yang negatif-destruktif," kata Denny.

Yakni dengan mengkasuskan lawan-oposisi sambil melepas-bebaskan kawan-koalisi.

"Kalau, ada kawan koalisi yang dianggap tidak sejalan dengan strategi Pilpres 2024, maka dapat dipastikan muncullah kasus hukum. JANGAN SALAH, saya mendukung setiap langkah penegakan hukum, apalagi kasus korupsi," katanya.

"Tetapi saya menolak tegas penegakan hukum yang pilah-pilih! Penegakan hukum yang menyasar hanya pada "musuh politik" saja, harus ditolak dan dilawan!" kata dia.

Penegakan hukum, menurutnya harus sama efektifnya dilakukan kepada siapapun yang melakukan kejahatan, tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi karena perbedaan sikap, pilihan, ataupun strategi politik.

Saat ini, menurut Denny hukum hanya menjadi alat dan intrik politik.

Baca juga: Viral Video Dukungan TNI untuk Anies Baswedan, Kapuspen Beri Penjelasan, Salahkan Buzzer Anies

"Kita harus tegas menolaknya! Bahwasanya dalam politik ada strategi alias intrik untuk menang, itulah pragmatisme politik," ujar dia.

"Tapi, kita juga harus meneriakkan tegas bahwa dalam politik tetap saja ada etika, ada idealisme, yang tidak menghalalkan segala cara. Kemenangan bukan harus diraih dengan apapun caranya, bahkan dengan politik uang ataupun politik curang," kata Denny.

Kemenangan politik dan pemilu menurutnya harus tetap diraih dengan kehormatan, kebenaran, dan keadilan.

"Cawe-cawe Jokowi yang mencopet Demokrat, mencopet Golkar, mengganggu koalisi KPP, menjegal Anies Baswedan dll, adalah cawe-cawe telanjang yang tidak beretika, tidak berlandaskan moral politik," kata dia.

"Cawe-cawe Jokowi dan kroni oligarkinya, yang menghalalkan segala cara berpolitik haram yang demikian, sambil berbohong bertindak berpura-pura mencitrakan diri sedang memikirkan bangsa dan negara, adalah cara berpolitik yang telanjang tanpa etika-moral, dan karenanya harus dibongkar dan dihinakan," tambah Denny.

Ia lalu mengajak semuanya meneriakkan lantang bahwa Presiden Jokowi sedang mengumbar aurat politik yang telanjang.

"Ayo sama-sama kita teriakkan lantang bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengumbar aurat pakaian politik yang telanjang, meskipun katanya, approval rating survei memotret Jokowi didukung 90 persen responden sekalipun," papar Denny.

Kebenaran katanya harus disuarakan, bahkan meskipun sendirian.

"Demi Indonesia yang sama-sama kita cintai dan harus kita jaga dari cara-cara berpolitik telanjang penuh dusta dan cawe-cawe yang senyatanya demi dinasti dan bisnis kroninya, jauh dari demi 'untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' Indonesia," cuit Denny. 

Jokowi Bantah Cawe-cawe di Golkar

Sementara itu menanggapi gejolak di Partai Golkar, Jokowi membantah cawe-cawe atau ikut campur.

Jokowi menegaskan bahwa polemik di Partai Golkar itu tidak ada hubungannya dengan Presiden.

"Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar."

Baca juga: Natalius Pigai Klaim Punya Bukti Soal Buzzer Jokowi dan PDIP Gila

"Tidak ada hubungannya dengan kita," ujarnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/7/2023).

Menurut Jokowi, apabila ada orang yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto, termasuk mereka yang ada di Kabinet sekarang, hal itu bukan urusan Istana.

"Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bamsoet punya keinginan itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita. Urusan internal Golkar," tegas Jokowi.

Saat memberikan keterangan, Jokowi juga didampingi Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia.

Ketika ditanya awak media soal kisruh di internal Golkar, Jokowi hanya tersenyum sembari memberikan jawaban singkat.

Diberitakan Kompas.com, saat itu Bahlil Lahadalia terlihat tertawa.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News